Seorang pegawai Pemkot Bima usai diperiksa Polda NTB di ruang Tipidkor Polres Bima Kota.
Kota Bima, Bimakini.- Sedikitnya enam pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Damkar Kota Bima, diperiksa unit Reskrimsus Polda NTB sejak Senin hingga Selasa (15/10) .
Pemeriksaan berlangsung diruang Tipidkor Polres Bima Kota, sejak pagi hari dari Senin hingga Selasa siang kemarin secara marathon. Pantauan media ini, para pegawai Pol PP dan Damkar tersebut secara bergantian diperiksa. Mereka pun membisu ketika ditanya awak media. Demikian halnya aparat yang bertugas.
Dir Reskrimsus Polda NTB, Komisaris Besar Polisi Syamsudin Baharuddin, membenarkan adanya pemeriksaan para saksi terkait kasus Satuan Pol PP Kota Bima tersebut.
“Iya, saya memang meminta Kasubdit III (AKBP Syarif Hidayat) turunkan tim ke Kota Bima. Soal Sat Pol PP ini masih dalam penyelidikan kami,” ujar Dir Reskrimsus kepada wartawan Selasa (15/10).
Pemanggilan dan pemeriksaan saksi tukasnya, berlangsung sejak beberapa hari lalu dan hingga hari Selasa ini terus berlangsung. Sementara terkait siapa saja yang menjadi saksi atau yang diperiksa, ia enggan membeberkannya. Karena menurutnya masih berkaitan dengan hal teknis penyelidikan.
Lalu sampai kapan tim-nya akan berada di Bima untuk menelusuri dugaan tersebut, ia enggan menyebutkan. “Pada intinya, saksi saksi yang berkaitan dengan dugaan masalah di Sat Pol PP itu diperiksa semua,” pungkas Syamsudin Baharuddin.
Untuk diketahui, sengkarut dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Satuan Pol PP dan Damkar Kota Bima, awalnya disebutkan ternyata hanya masalah internal di Pemkot Bima saja. Dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut, saat dijabat Kasat Pol PP Drs M Farid.
Bahkan akibat dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut, berbuntut sulitnya pencairan anggaran berikutnya sepanjang tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam DPA dinas. Dimana dugaan penyalahgunaan anggaran diantaranya, terkait biaya HUT Pol PP se-NTB yang dipusatkan di Kota Bima dengan besaran anggaran kurang lebih Rp 900 juta.
Juga termasuk yang didalamnya pengadaan seragam lengkap Pol PP. Kemudian pengadaan baju Linmas dengan kisaran anggaran puluhan juta hingga tunggakan pajak dengan kisaran puluhan juta. (IKR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
