Suasana rapat di Taman Mini Indonesia Indah.
Jakarta, Bimakini.- Bertempat di Anjungan NTB, Taman Mini Indonesia Indah, Ahad 13 Oktober 2019 Yayasan Budaya Rimpu Nusantara (Yayasan Rimpu) megadakan rapat bersama yang dihadiri oleh berbagai kelompok/organisasi/komunitas Bima dan Dompu yang berada di Jabodetabek. Hadir dalam Kesempatan itu organisasi besar dari Bima dan Dompu seperti Badan Musyawarah Masarakat Bima (BMMB), Forum Komunikasi Kasabua Ade (FOKKA), Himpunan Anggota Masyarakat Dompu (HAMD) dan organisasi organisasi lainnya.
Pertemuan itu juga melahirkan sejumlah rekomendasi tentang pemanfaatan kain tenun. Pemerintah diharapkan mendorong dalam bentuk kebijakan.
Jamaluddin selaku Sekertaris Yayasan Rimpu mengungkapkan, agenda pembahasan adalah sinergitas seluruh elemen masyarakat Bima Dompu yang ada di Jabodetabek untuk menghelat acara besar. Yaitu Festival Rimpu II, Safari Muhibah Akbar I yang rencana akan dihelat pada tahun 2020 dan Pemilihan Duta Rimpu dan Sambolo I yang akan dihelat pada tahun 2019 ini.
Dalam rapat bersama yang dimoderatori oleh Jamaluddin (Sekjen Yayasan Rimpu), juga dibahas mengenai upaya apa yang bisa dilakukan oleh Yayasan Rimpu untuk bisa tetap mempertahankan warisan nenek moyang Bima Dompu yang menyimpan sejuta makna dan nilai luhur didalamnya yaitu “RIMPU”. Salah satu upaya Yayasan Rimpu bersama Komuitas2 lain yg hadir adalah dengan membuat dan memberikan Rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintahan Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu.
Adapun rekomendasinya, agar Pemerintah Kabupaten Bima mewajibkan seluruh pegawai yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bima untuk mengenakan Rimpu bagi wanita muslim atau mengenakan syal (selendang) berbahan dasar kain Tenun Lokal bagi wanita non muslim. Serta mengenakan Sambolo bagi Pria satu hari dalam satu minggu sebagai bagaian dari pakaian kerja.
Agar Pemerintah Kabupaten Bima mewajibkan kepada seluruh sekolah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bima agar para guru dan para Siswi/Siswa mengenakan Rimpu bagi wanita muslim atau mengenakan syal (selendang) berbahan dasar kain Tenun Lokal bagi wanita non musim. Serta mengenakan Sambolo bagi Pria satu hari dalam satu minggu sebagai bagian pakaian mengajar atau sekolah.
Pemerintah Kabupaten Bima menerbitkan surat imbauan kepada BUMN, BUMD maupun perusahan-perusahaan swasta yang berada di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bima untuk mengenakan Rimpu bagi wanita muslim atau mengenakan syal (selendang) berbahan dasar kain Tenun Lokal bagi wanita non musim. Serta mengenakan Sambolo bagi Pria satu hari dalam satu minggu sebagai bagaian dari pakaian kerja.
Teknis dan aplikasinya diserahkan sepenunya kepada Pemerintahan Kabupaten Bima. Usai rapat berlangsung, pembacaan isi Rekomendasi langsung dibacakan oleh perwakilan Yayasan Rimpu dihadapan para Media.
Pada akhir seluruh rangkaian acara, H Dudi Selaku Ketua Yayasan Rimpu mengungkapkan bahwa Rimpu saat ini hadir tengah masayarat modern tidak lebih dari sekedar symbol. Simbol budaya yang hanya dikenakan pada saat acara acara festifal saja.
“Perlu sikap tegas dari pemerintah untuk bisa menjadikan Simbol Budaya ini menjadi bagian dar keseharian masyarakat Bima Dompu dan perlu kerja keras dari semua elemen masyarakat untuk bisa mengantarkan nilai nilai luhur yang terkandung di balik Rimpu ini untuk bisa menjadi fasalfah hidup masayarakat Bima Dompu pada jaman modern saat ini. Kami berharap, rekomendasi yang kami keluarkan bisa diakomodir oleh pemerintah sehingga hal ini berimbas postif pula bagi para pejuang kain tenun Bima Dompu,” ujarnya. (IAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
