Kegiatan rehab di SMPN 2 Madapangga.
Bima, Bimakini.- Kepala SMPN 2 Madapangga, Syafrudin, SPd, diduga mengelola anggaran sekolah tidak transparan. Terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran DAK Tahun 2019.
“Kasek tidak pernah terbuka mengelola anggaran. Yakni semua berkaitan keuangan dipegang sendiri,” ujar Penjaga SMPN 2 Madapangga, Arifin, di sekolah setempat, Jum’at (11/10).
Selama sekolah dipimpin oleh Syafrudin, kata Arifin, berkaitan dengan pengelolaan anggaran selalu tertutup. Seperti halnya Dana BOS, Kasek mengelola sendiri sedangkan kegiatan rehab sekolah melalui anggaran DAK tidak pernah ada koordinasi . “Dana BOS dipegang sendiri dan tidak diketahui penggunaannya. Begitu pun anggaran DAK,” jelasnya.
Cerita dia, sebelum kepemimpinan Syafrudin, intensif yang diterima olehnya sebagai tenaga Honor Daerah melalui dana BOS sebesar Rp. 700 ribu. Sekarang Rp 200 hingga Rp300 ribu per triwulannya. “Mestinya pertimbangkan kinerja kita sebagai acuan pembagian intensif, jangan semaunya,” ungkapnya.
Guru SMPN 2 Madapangga, Mansyur, S. Pd, membenarkan sikap Kasek mengelola semua anggaran. “Kita tidak pernah tahu masalah anggaran bahkan tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan sekolah,” sesalnya.
Sebagai unsur yang ada di sekolah, kita sangat kecewa dengan sikap Kasek yang tidak terbuka. Mestinya lanjut dia, Kasek harus berkoordinasi dengan baik demi kemajuan sekolah. “Khusus kegiatan rehab sekolah yang menggunakan anggaran DAK Tahun 2019. Kepsek bekerja sendiri, padahal kegiatan swakelola seperti harus melibatkan unsur lain seperti Komite dan lainnya. Namun realitanya, rapat saja tidak pernah dilaksanakan,” keluhnya.
Kepala SMPN 2 Madapangga, Syafrudin, S. Pd, tidak membantah hal itu. Apa yang dilakukannya sesuai anjuran Dinas Dikbudpora, bahwa harus lebih ketat dalam penggunaan anggaran. “Saya memang benar kelola sendiri anggaran. Tapi bukan serta merta memakan uang,” ujarnya.
Dirinya pun tidak membantah tidak melibatkan unsur lain terkait kegiatan rehab sekolah yang menggunakan anggaran DAK. “Kalau pun mau dimuat silahkan aja. Apa masalahnya,” terangnya.
Disinggung masalah insentif penjaga (Arifin, red), lagi lagi pihaknya tidak membantah kalau memberikan hanya Rp. 200 hingga 300 saja. Namun terkait hal itu karena siswa sedikit. “Dulu siswa banyak dibanding sekarang. Lagi pula pembagian Dana BOS sebelumnya tidak melalui Juknis penggunaan Dana BOS,” tutupnya. (KAR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
