Ekonomi

Nurma: Soal Harga Garam, Saya Pertaruhkan Jabatan

Kepala DKP Kabupaten Bima, Ir Hj Nurma menemui petani garam yang menggelar aksi, beberapa waktu lalu.

Bima, Bimakini.- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Ir Hj Nurmah siap mempertaruhkan jabatan jika tidak mampu meningkatkan harga garam. Dia akan memerhatikan aspirasi petani garam.

Keseriusannya itu disampaikan juga saat Kementrian Perikanan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut RI Muhammad Rusli Wattiheluw, S.Pi, M.Si, datang ke Bima, Kamis (17/10). Kepala DKP terang-terang menyampaikan soal komitmen harga garam.

“Saya pertaruhkan jabatan sebagai kepala DKP Kabupaten Bima, demi memperhatikan harga garam, kami di Bima mengiginkan ada standarisasi harga garam,” tegasnya, saat kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam Program Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan RI di Taman Kalaki, Kamis.

Nurma juga menyampaikan, sudah menyampaikan ke DKP Provinsi NTB dan Pusat, agar memerhatikan pembelian garam lokal di Bima.  “Pembelian garam di Bima saat ini tidak ada, kami mengharapkan hadirkan investor di Bima untuk membeli garam,” ujarnya.

Nurma juga meminta untuk memperhatikan soal dana Koperasi Garam yang dibentuk. “Koperasi garam ini harus didanai, supaya bisa membeli langsung garam ke petani, sebab selama ini, terkendala dana,” jelasnya.

Sementara Bupati Bima melalui Asisten III Setda Bima, Drs H Arifuddin, mengatakan mendukung Kadis  DKP Kabupaten Bima. Sebab dua tahun terakhir tidak ada investor yang membeli garam di Bima.

“Kami juga meminta Pemerintah Pusat untuk memperhatikan harga garam lokal Bima dengan menghadirkan investor,” katanya.

Kata Arifuddin, koperasi mendukung perekonomian di negeri ini. Untuk itu  pemerintah  perlu mendukung sehingga setiap tahun digulirkan dana untuk pertumbuhan koperasi berjalan.

“Selama ini SDM pengelola koperasi yang kurang, tidak memiliki jiwa kewirausawan, sehinga berpengaruh pada pertumbuhan koperasi secara utuh,” katanya.

Kata dia, saat ini banyak simpan pinjam dana koperasi yang tidak dikembalikan.  “SDM pengelola koperasi masih terbatas, sehingga memperhambat perkembangan koperasi, tidak bisa maksimal berkoperasi tanpa dukungan dana yang maksimal,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam Program Pengelolaan Ruang Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan RI di taman Kalaki itu dihadiri pengurus Koperasi di Kabupaten Bima. (MAN)

Share
  • 35
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top