Connect with us

Ketik yang Anda cari

Hukum & Kriminal

Pemkot – KPK Bahas Program Pencegahan Korupsi

Rakor Pemkot Bima bersama KPK.

Kota Bima, Bimakini.- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (MOnev) Program Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Walikota Bima. Kegiatan ini dihadiri oleh Penanggung jawab Korwil Satgas Pencegahan Wilayah Provinsi NTB Bapak Untung Wicaksono dan Tim Korwil Satgas Pencegahan Ramdhani.

Wali kota didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima Drs H Mukhtar MH, Staf Ahli Wlaikota Bima, para Asisten dan 10 OPD terkait. Adapun 10 OPD tersebut diantaranya  Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, DPPKAD, BKPSDM, Kominfo, Perijinan, Kepegawaian, Bagian Organisasi dan LPBJ.

Sepuluh OPD yang dimaksud merupakan OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik sehingga perlu dilakukan langkah-langkah kesepakatan untuk pencegahan tindakan korupsi.

Dalam pertemuan ini, disepakati delapan area diantaranya yang berkaitan dengan sumber daya ASN, peningkatan pelayanan dan kepatuhan perijinan penanaman modal, penerapan manajemen anti suap, integrasi sistem perencanaaan dan penganggaran berbasis elektronik, peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan jasa, optimalisasi penerimaan daerah serta penguatan pelaksanaan Reformasi birokrasi.

Penanggungjawab Korwil KPK, Untung Wicaksono mengharapkan pemerintah Kota Bima mengoptimalisasi pendapatan daerah dan legalisasi kepemilikan  Badan Milik Daerah (BMD).

Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi, SE berpesan kepada seluruh pimpinan OPD agar dapat menindaklanjuti hal-hal yang direkomendasikan oleh KPK. Ini menjadi komitmen kita bersama untuk mempertajam aksi dalam pencegahan Korupsi di Kota Bima. (IAN)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Raport merah perencanaan dan penganggaran Kota Bima dari KPK RI Tahun 2019 dinilai akibat dari tidak objektif dan  partisipatif serta terbukanya...

Hukum & Kriminal

Mataram, Bimakini.- Saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menghadapi dua upaya melumpuhkan kewenangan pemberantasan korupsi. Seleksi pimpinan yang diwarnai calon pelanggar kode etik...

NTB

Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen kepala daerah. “Bersyukur...

NTB

Mataram, Bimakini.- KPK diharapkan tidak hanya fokus pada eksekusi pelaku korupsi, tetapi terlebih juga kepada pencegahan. Harapan itu diungkapkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah,...

NTB

Mataram, Bimakini.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan anugerah penghargaan nasional Kepatuhan LHKPN terbaik tahun 2017 kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, atas...