Ekonomi

Perusahaan Air Wajib  Bantu Masyarakat Alami Krisis

ilustrasi

Kota Bima, Bimakini.- Persoalan krisis air bersih menimpa sejumlah pemukiman warga di Kota Bima selama ini seperti tidak pernah ada solusi. Pun bagi enam perusahaan besar harusnya ikut bertanggungjawab atas pemanfaatan air.

Pasalnya perusahaan tersebut memiliki dokumen pemberdayaan untuk masyarakat. Kewajibannya membantu saat krisis ari bersih.

Salah satu contoh, warga di Lingkungan Sarata, harus mengambil air dari sisa pipa PDAM yang bocor di selokan. Itu terpaksa dilakukan karena air bersih saat ini tidak mudah didapatkan. Tidak saja di wilayah pesisir pun diwilayah timur Kota Bima, seperti di Kelurahan Kendo, Oi Fo’o.

Alumni UGM Teknik Geologi Muhammad Syahwan mengatakan,  letak titik bor dalam di Kota Bima sangat berdekatan jaraknya. Contoh, di daerah Kecamatan Raba ada sekitar 5 titik bor dalam, seperti Homestay Muthmainnah, PDAM di Penaraga, Air Minum Kemasan Asakota yang ada di Rabadompu Barat, Air Minum Kemasan Oirobion yang ada di Rabangodu dan Air Minum Kemasan Rangga yang ada di Kelurahan Penaraga.

Kemudian, kata dia, ditambah lagi 3 Perusahaan Air Minum Kemasan di wilayah timur atau Kecamatan Rasanae Timur, seperti Air Minum Kemasan Hilwa, Air Minum Kemasan Mori dan Air Minum Kemasan 55.

Dengan adanya jarak pengeboran yang terbilang dekat tersebut, menurut pria yang juga pernah meneliti air tanah dalam di Kota Bima, permukaan air tanah akan menurun jika kondisi pengeboran dalam untuk kepentingan perusahaan ini terus dibiarkan.

“Akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, akan mempengaruhi 3 faktor. Pertama, penurunan muka air tanah, yang kedua dapat menyebabkan amblasnya tanah, dan yang ketiga masuknya air laut ke daratan,” ungkapnya.

Syahwan menjelaskan, kondisi air tanah Kota Bima ini mengalir dari dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kalau di Kota Bima mengalir dari timur ke barat. Apabila pengambilan ini berlebihan, sangat besar kemungkinannya wilayah barat semakin berdampak pada krisis air tanah. Karena air tanah sudah diambil oleh titik-titik bor yang ada di wilayah timur.

Banyak perusahaan yang memanfaatkan titik bor pada lahan pertanian dan lahan penduduk. Apabila lahan pertanian dijadikan sumber industri air kemasan, otomatis akan mempengaruhi jumlah cadangan air tanah untuk lahan pertanian dan lahan pemukiman.

“Contoh terjadi, ada perusahaan yang mengambil air tanah di lahan pertanian, padahal izinnya di wilayah lain. Sedangkan mobil transportasi air, tidak pernah mengambil pada lokasi izin. Sementara perusahaan itu selalu aktif menjual produk air minum,” terang Syahwan.

Disebutkannya, ada perusahaan yang mengambil mata air di wilayah pegunungan bagian timur, untuk dijadikan air kemasan dan diperjualbelikan. Mestinya  kekeringan ini bisa diatasi oleh perusahaan – perusahaan air minum tersebut.

Karena perusahaan tersebut memiliki dokumen pemberdayaan untuk masyarakat. “Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perusahaan – perusahaan yang mengambil air tanah itu pernah tidak memperhatikan kondisi warga Kota Bima yang kekurangan air bersih,” ujarnya.

Kemudian juga banyaknya air isi ulang yang ada di setiap wilayah, sangat berpengaruh pada cadangan air tanah. Harusnya pemerintah mengatur regulasi, tentang jarak dan jumlah air tanah yang harus diambil. Sehingga air tanah bisa mencukupi kebutuhan hajat hidup masyarakat. Dari pada mementingkan kepentingan segelintir usaha – usaha air tanah di Kota Bima.

Dari kondisi ini, Syahwan meminta pemilik Perusahaan Air Minum Kemasan di Kota Bima, bertanggungjawab terhadap kekeringan dan krisis air bersih yang dialami warga. Salah satu yang harus dilakukan yakni membagikan sebagian airnya untuk kepentingan warga yang membutuhkan.

“Warga sekarang susah dapat air bersih, maka sudah menjadi kewajiban perusahaan air minum itu untuk memperhatikan kebutuhan air bersih masyarakat. Jangan hanya semata – mata memikirkan profit,” tegasnya.

Dia kembali mencontohkan seperti yang dilakukan oleh Homestay Muthmainnah, mengambil air selain untuk konsumsi Homestay, juga membagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian juga yang harus dilakukan oleh semua perusahaan tersebut. Tidak semata – mata mengambil keuntungan, sementara di sisi lain warga kesusahan untuk bisa mendapatkan air bersih.

Titik bor dalam merupakan kewenangan dari Dinas Pertambangan Provinsi. Tetapi sebelum mendapatkan izin dari dinas tersebut, Pemerintah Kota Bima melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) apakah pernah meneliti titik – titik bor dalam yang diberikan kepada perusahaan air minum tersebut. Sedangkan letaknya sangat berdekatan.

“Dan yang menjadi ironisnya, titik bor itu berada di lahan pertanian produktif dan terletak semua di wilayah timur,” terangnya.

Syahwan pun meminta kepada pemerintah untuk melihat kembali dan mengevaluasi kapasitas pengambilan air tanah di semua titik bor dalam, sehingga tidak mempengaruhi penurunan muka air tanah yang sangat berpengaruh pada kekeringan di Kota Bima. Karena selama ini Pemerintah Kota Bima tidak mengetahui berapa pengambilan perhari debit air bor dalam. (DED)

Share
  • 27
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top