Mataram, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menggelar dialog dengan seluruh kepala desa, lurah, camat serta Kepala SMA/SMK se NTB, di Hotel Lombok Raya, Kamis (7/11/2019). Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) itu merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019.
Dihadapan kepala desa, camat dan kepala sekolah itu, Gubernur menegaskan seluruh desa di NTB harus ramah pada investor. Sebab, pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan banyaknya investor yang terlibat dalam pembangunan.
“Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi,” jelas Gubernur NTB.
Karena itu, Gubernur mengajak seluruh kepala desa untuk menciptakan keamanan di daerah masing-masing. Sehingga para investor mau menanamkan investasinya ke NTB.
“Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,” ungkapnya.
Gubernur juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Desa-desa di NTB ini akan terpacu pembangunannya apabila masyarakat dapat mengakses informasi yang ada.
“Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Hendriadi, mengatakan kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB. Kegiatan itu lanjutnya menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik se NTB. Terdiri dari 303 kepala sekolah dan 158 kepala Puskesmas dan 1.100 kepala desa dan lurah.
“Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,” katanya seraya menegaskan desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.
Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.
Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi KI Pusat, Wafa Patria Uma, mengatakan kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi. Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.
Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan.
“Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,” jelasnya.
Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi
“Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya seraya menegaskan gerakan bersama layanan dasar, adalah upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
