Dr. H. Zulkieflimansyah
Mataram, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak dan Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019, di Hotel Astoria Lombok, Selasa (26/11/2019).
Dihadapan Inspektur Kabupaten/Kota se NTB dan Forkompinda Provinsi NTB, Gubernur mengatakan bahwa tugas inspektorat bukan untuk mencari-cari kesalahan. Akan tetapi lebih kepada pembinaan dengan upaya dini untuk menangkap sinyal awal adanya indikasi-indikasi kesalahan, agar bisa dengan cepat melakukan pencegahan terhadap tindakan penyimpangan lebih dini.
Gubernur mengingatkan sifat manusia ini tidak sepenuhnya rasionalitas. Oleh karena itu dalam hal upaya pengawasan, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk lebih mengedepankan kebijaksanaan mencari solusi daripada mencari-cari kesalahan.
Gubernur meminta pentingnya membangun relasi personal. Agar segala kendala dan permasalahan dapat dibicarakan dan didiskusikan dengan baik untuk kemajuan bersama.
Tentang pengawasan, Gubernur sangat berterimakasih, karena hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden untuk mempermudah hadirnya dunia investasi di Indonesia. “Tidak mungkin negara akan maju tanpa adanya invstasi, sangat simpel formula ekonominya,” ujarnya.
Begitu juga dengan di daerah, aparat penegak hukum diminta apabila ada investasi yang berkaitan dengan ekspor, promotion dan impor submission, aparat penegak hukum diminta untuk mengawasinya dengan baik. “Karena betapa pentingnya investasi itu untuk pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia ini,” ungkapnya.
Sebelumnya Irjen Kemedagri dalam sambutannya mengatakan, Gubernur memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan di daerah. Agar fungsi itu berjalan dengan baik, dan pelaksanaannya efektif dan efisien, ia mewajibkan daerah untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri.
Selain itu untuk optimalisasi pembinaan dan pengawasan di daerah, akan dilakukan upaya penataan dan kebijakan pemerintah, dalam merefungsionalisasi aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Karena keberadaan APIP di daerah dinilai sangat efektif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Ia meminta APIP untuk terus mengoptimalkan koordinasi dengan aparat penegak hukum, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan dan ilmu intelegensi sebagai upaya pembinaan dan pencegahan penyimpangan di daerah.
“APIP harus mengoptimalkan koordinasi dengan parat penegak hukum. Manfaatkan APIP dalam mencegah korupsi di daerah,” pintanya. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
