Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma’ruf Amin, menyerahkan penghargaan kepada Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah.
Mataram, Bimakini.- NTB berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, dengan kualifikasi tertinggi, yakni Badan Publik Informatif Tahun 2019. Tujuh provinsi lainnya se Indonesia, juga meraih anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019, yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumut dan Kalimantan Barat.
Anugerah disematkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma’ruf Amin, di Istana Wapres RI di Jakarta, Kamis (21/11/2019) dan diterima oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, yang hadir didampingi Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, Gde Putu Aryadi, S.Sos. MH, Asisten I Setda NTB, Hj.Bq Eva Nurcahyaningsih serta dua Komisioner KI – NTB, Ajeng Roslina dan H. Dahlan A. Bandu.
Wagub usai menerima tropy dan Piagam Penghargaan dari Wapres RI, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas keberhasilan NTB meraih kualifikasi sebagai badan publik informatif tahun ini.
“Terima kasih buat Diskominfotik dan seluruh PPID serta OPD dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan NTB yang terbuka, sehingga meraih prestasi ini”, ungkapnya.
Tahun lalu, NTB menjadi Badan Publik Menuju Informatif atau peringkat ke-6 dari 34 Provinsi se Indonesia. “Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil meraih predikat tertinggi, ujar Wagub.
Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, menyampaikan terima kasih kepada badan publik yang telah berkomitmen dan berinovasi dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan layananan keterbukaan informasi publik.
Menurut Wapres, keterbukaan informasi dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan berkualitas, sangatlah penting. Bahkan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan terpercaya.
Namun Wapres juga mengingatkan tiga peluang dan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya ke depan. Pertama, kata Wapres Ma’ruf Amin, adalah tantangan keterbukaan informasi saat ini, tidak terbatas pada akses namun juga konten yang harus ditingkatkan kualitasnya.
“Saya berharap badan publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar,” jelas Wakil Presiden.
Wakil Presiden mengharapkan badan publik harus mampu menjadi rujukan utama masyarakat dalam mendapatkan informasi sekaligus ujung tombak menangkal hoax atau disinformasi.
Kedua, Wapres juga mengingatkan pentingnya konsistensi untuk terus melakukan upaya-upaya baru, guna mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik. Kata kuncinya adalah komitmen dan inovasi dari para pemimpin badan publik.
Ketiga, pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, kata Wapres, telah mengubah pola interaksi dan komunikasi, termasuk cara masyarakat mengakses dan menggunakan informasi. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi bersifat pasif hanya menerima informasi, melainkan menjadi aktif sebagai penyebar informasi. Hal ini menurutnya menjadi peluang baru badan publik dengan mengembangan pola komunikasi yang semakin baik dan terbuka dengan cara membuka seluruh akses dan ruang komunikasi dengan masyarakat, sehingga dalam jangka panjang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
