Kota Bima, Bimakini.- Lantaran diduga membangun diatas lahan milik warga, pekerjaan proyek Taman Kodo yang menggelontorkan biaya Rp 4,3 Miliar yang kini tengah berlangsung, terancam gagal.
Pasalnya, sejumlah warga yang mengklaim memiliki tanah tersebut, mengancam akan menghentikan pekerjaan taman tersebut.
“Kita akan menghentikan pekerjaan proyek itu saat 50 persen, jika hak kami tidak dipastikan secara hukum,” ancam salah satu pemilik tanah, Muhtar kepada sejumlah wartawan .
Diceritakan Muhtar, luasan bidang tanah yang dipakai untuk pembangunan taman tersebut, bukan menjadi bagian dari aset atau lahan kepemilikan Pemkot Bima. Melainkan katanya murni tanah hak milik warga setempat.
“Ya salah satunya adalah saya. Sisanya ada dua warga setempat juga yang berhak atas tanah itu,” urainya melalui via seluler, Selasa.
Muhtar mengancam akan menghentikan tahapan pekerjaan RTP itu, jika tidak ada kepastian dari Pemkot Bima. Karena dikisahkannya, pada tahun 2004 atau pada saat Wali Kota almarhum HM Nur Latif menjabat.
“Katanya mau ditukar guling dengan tanah sawah yang ada di wilayah Kodo juga. Oleh almarhum (Nur Latif, Red) katanya, tanah itu akan dijadikan sarana olahraga warga,” ucapnya.
Dengan alasan untuk kepentingan umum, dirinya dan dua pemilik lain mengamini untuk ditukar guling dengan tanah sawah. Pun hingga hari ini, sambung Muhtar, legalitas tanah sawah yang mereka garap hasil dari tukar guling tanah bersertifikat miliknya dan milik dua warga lain, belum juga ada kepastian hingga dibangunnya Taman Kodo.
Lantaran melihat dimulainya aktifitas proyek tersebut, Muhtar telah mengadu ke Wali Kota Bima, perihal masalah tanah tersebut.
“Dan jawaban Wali Kota, diminta agar membuat catatan kronologi dari tukar guling itu,” ulasnya.
Kini usai membuat catatan kronologi tanah tukar guling yang dimaksud, kemudian katanya akan ditindaklanjuti dengan Pemkab Bima sebagai pemilik tanah sawah yang dipakai tukar guling.
Dia mengaku akan menuruti apa yang diminta Wali Kota. Hanya saja diingatkannya, jika sampai 50 persen pekerjaan pihaknya belum ada kepastian atas legalitas tanah, maka tetap akan menghentikan pekerjaan dimaksud.
Apa tanggapan pemerintah atas ancaman ini? Kabid Aset BPPKAD Kota Bima, Abdillah, membenarkan tanah yang digunakan untuk pembangunan RTP Taman Kodo, bukan aset milik Pemkot Bima, melainkan benar adanya milik warga.
Lha kenapa tetap melanjutkan pekerjaan? Abdillah mengelak dengan alasan, saat pertemuan dengan warga sebelum proses awal pembangunan, dirinya selaku Kabid Aset tidak hadir. “Silakan tanyakan dinas teknis (PUPR) yang lebih tahu soal itu,” elaknya singkat.
Secara terpisah, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bima, Fahad yang dikonfirmasi sejumlah wartawan, membenarkan tanah itu milik warga. Meski sejak awal mengira tanah itu bagian dari aset Kota Bima.
Fahad menjelaskan, masalah itu tengah dibicarakan Pemkot dengan pemilik tanah untuk dicarikan solusinya termasuk, membicarakan dengan pihak Pemkab Bima.
“Soal proses pekerjaan, sepanjang bukan masalah teknis akan diselesaikan bersama dengan dinas lainnya,” ucapnya. (IKR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
