Hukum & Kriminal

Polemik Pembangunan Taman Kodo, Ini Sikap TP4D Bima

Kasat Reskrim IPTU Hilmi Manossoh Prayugo, SIk

Kota Bima, Bimakini.- Polemik lahan pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Taman Kodo, yang merogoh kocek APBD Kota Bima sebesar Rp 4,3 Miliar, nampaknya terus bergulir.

Terlebih setelah pemilik lahan mengancam akan menghentikan jika status tanah sawah hasil tukar guling pada 2004 silam tersebut, tak berujung legalitas kepemilikan diatas sertifikat.

Lalu bagaimana peran Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang didalamnya ada unsur Kejaksaan dan Kepolisian, terkait sengkarut ini?

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, IPTU Hilmy Manossoh Prayugo S Ik, pada sejumlah wartawan Rabu (13/11), justeru mengaku aparat yang masuk dalam TP4D, tidak hadir dan tidak undang saat gelar pemaparan program oleh Satker pemilik pekerjaan tersebut.

“Saya tanya anggota tidak ada yang tahu dan tidak hadir saat pemaparan program awal,” ujarnya di Mapolres Rabu siang .

Sementara Kasi Intel Kejari Bima, Ikhwanul Muslimin SH MH menegaskan, pihaknya tidak berkewenangan mengurus terkait lahan. Sebab katanya, tugas inti TP4D sesuai permintaan pemerintah, hanya untuk mengawal dan mengawasi proses pekerjaan fisiknya saja.

“Kalaupun ada masalah soal lahan atau ada tuntutan serta klaim warga, kalau diminta pemerintah untuk membantu penangannanya ya kami mediasi,” ujarnya kepada sejumlah wartawan Rabu siang.

Meski sebelumnya selaku Ketua TP4D RTP mengaku mengetahui masalah lahan tersebut. Dia  bahkan mengaku sangat tahu, sebab anggotanya yang ikut terlibat saat sosialisasi dengan warga setempat termasuk sejumlah pemilik lahan.

“Pada saat sosialisasi seluruh warga menyepakati pekerjaan RTP dilaksanakan. Kesepakatan itu tertuang dalam berita acara yang ditandatangani bersama warga setempat,” urainya.

Ikhwanul mengaku risih dengan sejumlah pernyataan yang terkesan saling lempar tanggungjawab tersebut. Misalnya pernyataan Kabid Aset Abdilah yang menegaskan status tanah terbagun RTP Kodo itu, tidak tercatat pada aset Kota Bima.

“Kami sebagai TP4D kan tidak terlalu jauh mengurus keabsahan aset, tugas kami mengawal dan mengawasi pekerjaan,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabid Cipta Karya, Fahd menyatakan sebelum merealisasikan pekerjaan fisik, sudah digelar dan dipaparkan bersama TP4D.

Meski diakuinya pula, soal aset itu milik Kota, tidak diketahuinya karena itu katanya ranah Bidang Aset. (IKR)

Share
  • 19
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top