Hukum & Kriminal

LPPK Desak Kejari Tanagani Kasus SPPD Dewan Kota Bima

LPPK NTB saat aksi depan Kantor Kejari Bima.

Kota Bima, Bimakini.- Lembaga Pemantau Pengawasan Korupsi (LPPK)  NTB mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba-Bima memproses dugaan korupsi temuan BPK soal SPPD di lembaga DPRD Kota Bima tahun 2018. Aksi ini sekaligus memeringati Hari Anti Korupsi  Internasional.

Aksi demo digelar di Kantor Kejari Raba-Bima, Senin (9/12). Selain menyorot masalah SPPD fiktif, juga beberapa dugaan korupsi lain di Bima.

Supriadin S.Com mempertayakan sikap dari Kejari Raba-Bima yang hingga saat ini tidak kunjung mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan SPPD fiktif  oleh 25 anggota DPRD Kota Bima.

Padahal itu jelas dan sudah menjadi fakta sesuai rilies Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2019 atas pengelolaan keuangan tahun 2018.  Kerugian negara atas temuan itu bahkan mencapai angka Rp 1,4 miliar.

Terlebih dugaan kasus SPPD fiktif itu sudah dilaporkan LPPK NTB sejak Oktober 2019. Namun hingga saat ini belum mulai memanggil pihak terkait.

Kata dia, momentum hari anti korupsi harusnya menjadi jalan bagi jajaran Kejari Raba-Bima Bima menunjukan kinerja. Bukan hanya slogal mengajak rakyat memberantas dan melaporkan korupsi. (DED)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top