Bima, Bimakini.- Memeringati Hari Ibu ke-91, 22 Desember 2019 mendatang, Perkumpulan Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) Bima menggelar Talksow, Kamis (12/12) di ruang Rapat Bupati Bima. Talkshow yang menghadirkan narasumber perempuan inspirastif Bima itu, kerjasama dengan Seknas FITRA, KOMPAK, Kamis (12/12).
Temanya Talkshow “Praktik Baik Peran Perempuan dalam Mewujudkan Pembangunan Desa”. Narasumber yang hadir Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri SE, Camat Bolo, Mardiana SH. Raahni Wahyuni, ST, MT, MSc, Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima, Laily Ramdhani, SSTP, Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3AP2KB.
Selain itu menghadirikan anggota BPD Nggembe, Siti hardiningsih, serta Nur Emi, Perempuan Disabilitas asal Nggembe.
Ada pengalaman menarik juga disampaikan, Nur Emi, Perwakilan Perempuan Disabilitas Desa Nggembe. Sebelumnya, tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan desa. Dia mengaku senang kini sudah dilibatkan dan merasa lebih bermanfaat.
Diharapkannya, dikegiatan desa berikutnya masih akan dilibatkan lagi. Karena ini menjadi kesempatan baginya untuk menyampaikan aspirasi.
Ada juga pengalaman yang disampaikan Anggota BPD Nggembe, Sri Hardiningsih. Dia menceritakan bagaimana pengalamannya bertarung dalam pemilihan didesanya.
Dibantu ibunya, berkempanye ke warga untuk memilihnya menjadi anggota BPD. Kini terpilih dan telah dilantik untuk memperjuangkan aspirasi perempuan.
Tentu saja Sri ingin memberikan manfaat dengan posisinya sebagai anggota BPD dan keterwakilan perempuan. Apalagi Sri sebelumnya memiliki kehidupan keluarga yang cukup memerihatinkan. Namun tekatnya untuk bangkit, menguatkannya untuk ikut dalam pemilihan BPD dan akhirnya terwujud.
Sementara itu, Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Ditegaskannya, perempuan harus diberi ruang dalam pembangunan.
Sejumlah perempuan di pemerintahannya, ternyata mampu dan berprestasi. Hal ini terus didorong, agar lebih banyak lagi perempuan menunjukkan potensinya.
“Perempuan harus mempunyai SDM yang numpuni agar bisa berkiprah dan dikenal serta diakui keberadaanya,” ujarnya.
Lanjutnya, meski demikian keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah masih perlu didorong. Perempuan harus mempunyai SDM yang numpuni agar bisa berkiprah dan dikenal serta diakui keberadaanya.
Dikatakannya, peran perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, tanpa campur tangan perempuan, semua program tidak akan berjalan maksimal. Dicontohkannya kader posyandu.
Dengan demikian ia berharap, perempuan harus didukung dengan SDM yang mumpuni, agar bisa dikenal. Karena tanpa SDM, tentu akan sia-sia.
“Di instansi pemerintah, kami harus memilih perempuan yang mampu bekerja dan menyuarakan kepentingan perempuan,” sebutnya.
Diharapkannya perempuan yang masuk dalam BPD terus belajar dan memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Jadikan posisi itu sebagai ruang aspirasi masyarakat
Bupati juga berharap, program dampingan yang dilakukan oleh Salod, Seknas Fitra dan Kompak bisa terus berlanjut. Karena prestasi yang diperoleh daerah saat ini tidak lepas dari sentuhan program dampingan.
Manager Program Seknas Fitra, Badiul Hadi menyampaikan, di tahun 2019 atas dukungan Kompak, Seknas Fitra melaksanakan program di lima Provinsi. Yakni, 11 kabupaten di Aceh Barat, 3 di Jawa Tengah, 3 di Jawa Timur, 2 di Sulsel dan 2 di NTB, yakni Kabupaten Bima dan Lombok Barat.
Program ini difokuskan Fitra pada dua kegiatan inti. Pertama soal dana desa, kemudian pengembangan mekanisme pengaduan masyarakat atau Posko pengaduan aspirasi masyarakat. “Posko pengaduan ini istilahnya rumah bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, posko pengaduan untuk mendorong fungsi BPD. Bagaimana menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah desa. Serta BPD juga BPD juga harus mampu menggali aspirasi di masyarakat. “Selama ini masyarakar masih bingun harus menyalurkan aspirasi pada siapa,” katanya.
Tujuan program ini, kata dia, mendorong kinerja BPD dalam transparansi penggunaan anggaran desa. Karena selama ini masyarakat belum memahami alur penggunaan anggaran desa, sehigga perlu melek anggaran.
“Untuk tahun 2019 di Kabupaten Bima cukup dunamis. Cukup memuaskan terutama dalam hal keterlibatan perempuan. Kita juga mengapresiasi inovasi Solud dengan melakukan
penguatan kapasitas calon BPD perempuan di Kabupaten Bima,” tutupnya.
Sementara Provincial Manager KOMPAK NTB, Lalu Anja Kusuma menjelaskan, program akan berkahir di 2020. Untuk tahun 2019, Kompak fokus pada 6 kegiatan, diantaranya, pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi desa, angkutabilitas sosial dan lain-lain.
“Untuk sistem informasi desa sejuah ini sangat luar biasa dibackup Dinas Kominfo,” katanya.
Menyoal eksistensi perempuan dalam lembaga perwakilan dan instansi pemerintah, “kita harus memilih perempuan yang mampu bekerja dan menyuarakan kepentingan perempuan”. Tandasnya.
Narasumber lainnya, Kabid Pemberdayaan Perempuan, DP3AP2KB Kabupaten Bima, Laily Ramdhani, S.STP menerangkan program fasilitasi dan penguatan Perempuan Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa.
Kabid Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima, Juga Raani Wahyuni, ST. MT. M.Sc, memotret bagaimana impelementasi kesetaran gender dan inklusi sosial.
Talkshow yang dipandu oleh Safriatna ACh, cukup menarik. (IAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
