Syamsurih, SH
Kota Bima, Bimakini.- Saat kegiatan reses di Kelurahan Rite dan Penaraga, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH menginformasikan bahwa di tahun 2020, Pemkot dan dewan sepakat mengalokasikan dana kelurahan masing-masing Rp 1 Miliar.
Di tahun 2019 ini kelurahan hanya mendapatkan alokasi Rp 350 juta. Untuk memfokuskan pembangunan di tengah masyarakat, akan dinaikkan alokasi anggarannya.
Syamsurih mengatakan, lurah kedepannya dapat mengalokasikan program-program pembangunan yang sangat dibutuhkan di wilayah masing-masing. Sehingga anggaran Rp 1 Miliar dapat menuntaskan berbagai pembangunan.
Selain kenaikan dana kelurahan, Syamsurih juga menyampaikan program yang sudah dilakukan Pemkot Bima. Demikian juga untuk program yang tertunda di bawah kepemimpinan Lutfi-Feri.
Disampaiknnya, sebagai pimpinan dewan minta maaf, dua agenda besar tidak bisa dilaksanakan di tahun 2019 ini. Pertama kaitan dengan pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin dan dana bantuan wirausaha.
“Ternyata di tengah jalan ada kendala, sehingga tahun ini belum bisa di mulai pembangunannya. Karena kendala administrasi, pasalnya belum tuntasnya penyerahannya dari yayasan ke Pemkot Bima. Pemerintah akan bisa membangun aset Masjid jika status aset milik pemerintah, berbeda dengan masjid terapung, statusnya aset pemerintah sehingga bisa langsung di bangun,” terangnya.
Untuk itu, kata duta PAN, Lutfi-Feri serius menyelesaikan pembangunan masjid Al Muwahidindengan alokasi Rp 20 miliar.
“Kaitan dengan program menciptakan 10.000 wirausaha baru, lagi-lagi tidak bisa dilaksanakan, karena aturan tidak bisa masuk dalam pos anggaran sosial. Penerimanya harus berdasarkan basis data terpadu pada Dinas Sosial, artinya hanya bagi yang tidak mampu saja,” jelasnya.
Sementara tujuan dari dana program menciptakan wirausaha baru, kata dia, untuk mendukung usaha. Untuk tahun 2020 sudah kembali dialokasikan anggarannya dan. “Proposal kelompok usaha sudah mulai diverifikasi tahun 2020,” ujarnya.
Untuk honorarium K2, kata dia, sesuai regulasi eks K2. Tidak ada gaji, namun honorarium kegiatan dan dewan mengetok anggaran Rp 7,5 miliar.
Disampaikannya, tahun ini telah selesai dibangun masjid di kantor Pemkot Bima. Pemkot dan dewan sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung jaminan kesehatan untuk 38 ribu masyarakat tidak mampu melalui jaminan BPJS.
Mobil ambulan, di tahun 2019 sudah dibeli 8 unit untuk melayani kebutuhan warga jauh dari lokasi layanan kesehatan. Selama lima tahun kepemimpinan Lutfi-Feri akan diselesaikan.
“Pemerintahan Lutfi-Feri, sudah banyak merealisasikan program pembangunan, termasuk mendatangkan anggaran untuk pembangunan gedung arsip sebesar Rp 10 miliar dari hasil lobi, termasuk juga perluasan pasar Ama Hami,” tambahnya.
Dewan dan Pemkot juga berjuang mendatangkan bantuan Rp 80 miliar dari BNPB. “Ada keinginan kuat kami dan Lutfi-Feri menuntaskan kekumuhan di Kota Bima melalui program rehab rekon pasca banjir bandang. Di tahun 2020 untuk program penataan bantaran sungai Tiga Kelurahan, Rontu, Rabadompu Barat dan Penaraga sebesar Rp 24 miliar. Yaitu pembuatan jalan, taman, ini juga untuk menuntaskan persoalan kekumuhan,” ujarnya.
Pengembangan pantai Lawata, kata dia, terus digenjot oleh Pemkot Bima. Kini pantai bersejarah itu telah ditata dengan lebih baik.
Pemkot Bima juga sedang membangun aplikasi Comand Center. Pusat informasi tersebut nantinya akan mempermudah akses atas berbagai kebutuhan dan keluhan masyarakat. Ini juga sesuai agenda Pemkot melalui Program Smart City. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
