H Umar H Abubakar Husain bersama saya dan H Rashid di bukit Jatiwangi.
TUTUR katanya lancar, ringan tanpa beban, detail, dan runut. Inilah yang bisa saya tangkap dari tiga jam bersama H Umar H Abubakar Husain, mantan Wakil Walikota Bima pertama. Ini bisa saya tangkap, karena Aba Umar adalah aparatur yang memulai karier dari bawah. Berikut lanjutan Catatan Khas saya, Khairudin M. Ali.
Menatap jejeran rumah dan sawah nan hijau dari atas bukit Jatiwangi, bisa memberikan energi baru. Begitu pula yang kami berdua rasakan ketika duduk di salaja menghadap timur. Bukan hanya sawah dan rumah-rumah warga. Kami juga bisa melihat pemandangan yang luas ke arah pegunungan Maria. Pegunungan yang berjejer mulai dari Lambitu, Wawo, Wera hingga Ambalawi.
Aba Umar berkisah tentang masa lalu ketika mulai bekerja pada pemerintahan. Ia memulai karier birokrasi sebagai pegawai non organik. Kalau sekarang seperti pegawai honorer pada tahun 1972 di Ditsus atau Direktorat Khusus atau Sosial Politik. Sekarang namanya Kesbangpol. Aba Umar baru menjadi pegawai organik atau honorer tetap pada 1974, dengan honor pertama yang diterima Rp2.400. “Gaji pertama yang saya terima setelah menjadi pegawai honorer tetap atau organik hanya Rp2.400,“ kata Aba Umar.
Usulan menjadi pegawai dan diangkat pada tahun 1976. Itu pun belum menjadi PNS penuh. Pertama sekali, Aba Umar ditempatkan di Ditsus dan sudah dipercaya menjadi Kepala Seksi (Kasi). “Saya pegang Kasi Kesatuan Bangsa, Izin Tenaga Kerja Asing, dan lain-lain.“ jelasnya.
Baru kemudian diangkat menjadi PNS penuh pada 1977. “Setahun setelah saya diangkat menjadi PNS penuh, saya ikut tes APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) Mataram. Dari 72 peserta, hanya saya sendiri yang lulus,“ ujarnya.
Aba Umar kuliah empat tahun dan menyelesaikan studinya itu pada 1982. “Saat saya pulang dengan ijazah setelah wisuda, saya pulang juga dengan jenazah ayah saya, almarhum H Abubakar Husain yang meninggal di Mataram,“ katanya.
Baca juga: Tiga Jam Bersama Aba Umar
Ayahanda Aba Umar meninggal di Mataram, setelah mendapatkan perawatan sampai ke Surabaya. “Pada saat yang sama saya bahagia karena selesai kuliah, tetapi saya berduka karena ayahanda saya dipanggil oleh Allah SWT. Itu terjadi di waktu yang bersamaan,“ kenangnya.
Usai kuliah, Aba Umar ditempatkan pertama kali di Bagian Pemerintahan Sub Bagian Tata Kota Pemda Kabupaten Bima. Di sinilah karier birokrasi Aba Umar dimulai. Aba Umar ternyata bukanlah tipe birokrat yang senang jika tidak ada pekerjaan. Dia lebih senang kalau diberikan tugas. Bahkan kadang dia negosiasi soal waktu ketika diminta untuk menyelesaikan tugasnya dalam durasi waktu tertentu. Pernah suatu waktu, kata Aba Umar, Bupati Bima saat itu H Oemar Haroen, memberikan tugas untuk menyelesaikannya sepekan. “Saya menghadap kepada beliau. Saya bilang jika saya bisa mengerjakan tiga hari, apakah saya boleh tidak masuk kantor? Bupati setuju dan akhirnya saya tidak masuk kantor empat hari,“ ujarnya sambil tertawa renyah.
Bagi rekan kerja yang tidak paham, Aba Umar kerap dianggap sebagai pegawai yang tidak disiplin, karena sering tidak masuk kantor. Tetapi dalam menyelesaikan pekerjaan, dia selalu tercepat. “Bagi saya, yang penting pekerjaan dan tugas beres. Tidak penting datang ke kantor hanya menganggur tanpa pekerjaan,“ jelasnya.
Namun demikian, Aba Umar bukankah tipe birokrat yang hanya tunggu perintah dari atasan. Dia memiliki berjuta ide dan gagasan. APDN telah menempanya. Banyak ilmu dari para pengajar yang merupakan birokrat senior yang menurutnya luar biasa. Sehingga menjadikannya pribadi yang memiliki inisiatif dengan berjuta ide dan gagasan. Jika tidak ada tugas, Aba Umar sering memberikan telaah staf kepada atasannya. Bahkan sangat sering, telaah staf itu menjadi kebijakan. Dia mencontohkan penataan nama jalan Kecamatan Rasanae (Sekarang wilayah Kota Bima). Aba Umar menyebut, sebelum menjabat, nama jalan di Bima tidak ada yang jelas. Suka-suka warga saja menyebutnya. “Saya ajukan telaah staf untuk pengaturan nama jalan dan nomor rumah, terutama di jalan protokol. Itu mendapat respons yang baik dari Bupati dan dilaksanakan. Setiap nama jalan dibuatkan Surat Keputusan, akhirnya semua teratur sampai sekarang,“ tambah Aba Umar.
Aba Umar adalah contoh birokrat bersih, anti KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Dari empat orang anaknya, hanya satu yang menjadi PNS. Itu pun ikut sendiri seleksi di Pemkab Bima. Demikian pula dengan urusan proyek dan lain-lain. “Saya tidak suka disorot orang, tidak suka kegaduhan. Saya lebih senang bekerja jujur sesuai aturan, tidak merusak nama baik,“ tambahnya.
Bagi Aba Umar, pendidikan agama yang ditanamkan orang tua yang juga tokoh agama terkemuka Bima, harus benar-benar dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan saat menjalankan tugas. Karier birokrasi pun cemerlang Aba Umar lakoni. Menjadi camat di Wawo adalah kesempatannya untuk belajar banyak di tengah masyarakat, karena langsung berhadapan dengan beragam masalah sosial. Begitu juga saat menjadi Kabag Humas dan Sekretaris Kota Administratif Bima.
Ditanya bagaimana birokrat saat ini, Aba Umar tidak terlalu bahagia ketika meresponsnya. Menurutnya banyak tipe birokrat, tetapi ada beberapa di antaranya yang bagus juga. Kendati dia menyebut sejumlah nama, tetapi saya tidak akan menulisnya di sini. Karena Catatan Khas ini untuk menginspirasi, bukan untuk menyerang pribadi.
Dia melihat fungsi pemerintahan tidak dijalankan dengan cukup baik. “Ada yang belum paham dengan fungsi pemerintahan,“ katanya sambil menatap jauh ke arah Wawo.
Kalau ditanya pun, kata Aba Umar, tidak yakin mereka tahu dan bisa menjabarkannya. Apakah fungsi pemerintahan menurut Aba Umar? Ada empat fungsi pemerintahan yang harus dipahami, terutama oleh kepala daerah. Kata Aba Umar, ke empat fungsi itu adalah pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan pengaturan.
Fungsi pelayanan itu untuk memastikan keadilan dan pemerataan. “Pemerintah tidak boleh hanya melayani wilayah tertentu, masyarakat tertentu, atau kelompok tertentu. Pemerintah harus memastikan memberikan pelayanan yang sama kepada semua wilayah dan masyarakat. Tidak boleh pilih kasih,“ jelasnya.
Kedua adalah fungsi pemberdayaan. Fungsi ini untuk memastikan kemandirian masyarakat. “Fungsi ini untuk membimbing masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri sehingga tidak lagi membebani pemerintah terutama secara ekonomi,“ tambah Aba Umar.
Fungsi ketiga adalah pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. “Bayangkan kalau fungsi ini tidak dijalankan, maka bisa dipastikan pemerintahan akan mati dan tidak punya arti. Untuk apa ada pemerintah kalau tidak ada pembangunan,“ ujarnya dengan nada tanya.
Fungsi terakhir adalah fungsi pengaturan. Fungsi ini harus dijalankan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan ketentuan supaya ada kepastian. “Kalau tidak ada aturan, maka tidak ada kepastian hukum. Mana yang boleh dan mana yang tidak, itu harus jelas. Bisa terjadi konflik baik vertikal masyarakat dengan pemerintah, maupun horizontal antar masyarakat dengan masyarakat lainnya,“ kata Aba Umar.
Bagi Aba Umar, legacy yang paling dibanggakan adalah bagaimana perjuangannya membentuk Kota Bima sebagai wilayah pemerintahan otonomi baru. Bagaimana kisah petualangan Aba Umar dalam memperjuangkan pembentukan Kota Bima? Ikuti bagian akhir dari tiga tulisan saya setelah tiga jam bersama H Umar H Abubakar Husain di bukit Jatiwangi. Salam Khas. (KMA/bersambung)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
