Pemerintahan

BPN Kota Bima Bagikan 380 Sertifikat  pada Warga Jatiwangi

Wakil Ketua Bidang Fisik Tim Ajudikasi PTSL 2019 Kota Bima, M. Abdul Kadir J, SP., MH saat menyerahkan sertipikat pada perwakilan warga Jatiwangi.

Kota Bima, Bimakini.- Bertempat di Aula Kantor Kelurahan Jatiwangi, puluhan warga antusias mengikuti prosesi penyerahan sertifikat Program Pendaftaran Tanah Sertifikat Lengkap (PTSL) 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, Senin (14/01).

Acara ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Program PTSL 2019. Ada 5.000 sertifikat tersebar di 25 kelurahan di Kota Bima.

Awalnya dibagikan secara simbolik oleh Wakil Wali Kota Bima sebanyak 800 bidang di Paruga Nae Convention Hall.

Kemudian sisanya dibagikan langsung ke masing-masing di kelurahan.

Dalam kegiatan ini 380 sertifikat dibagikan dan diserahkan secara simbolis oleh Lurah Jatiwangi, Muhammad, SSos kepada perwakilan warga.

Penyerahan didampingi oleh Tim Ajudikasi PTSL Kota Bima, M. Abdul Kadir J, SP., MH (Wakil Ketua Bidang Fisik), Zakaria, A.tnh (Wakil Ketua Yuridis), dan Rony Ganang Dwi Baskoro, SH (Sekretaris Tim).

M Abdul Kadir J menyampaikan, dari target sertifikat yang disanggupi oleh pihak Kelurahan Jatiwangi untuk Program PTSL dalam satu tahun anggaran 2019 ini sudah mencapai 80 persen. Sisanya belum dicetak, masih dalam proses penandatanganan, karena menunggu kelengkapan alas hak dan dokumen pendukung yang belum diserahkan oleh masyarakat pemilik tanah.

Mengingat berbagai urgensi dari warga, seperti sudah masuk musim tanam dan butuh sertifikat untuk diagunkan, sehingga penyerahan sertifikat dipercepat.

Lebih lanjut, dia menjelaskan kepada warga yang hadir mengenai perbedaan Prona dan PTSL. Bentuk  sertifikat maupun kekuatan hukumnya sama, hanya berbeda diproses pendaftaran dan permohonannya saja.

“Kalo Prona itu dia sporadik,  berpencar-pencar, siapa yang mengajukan permohonan itulah yang diukur untuk kemudian dijadikan sertifikat. Sedangkan PTSL, semua diukur, untuk tiap bidang tanah yang ada pada satu kelurahan tersebut. Apabila sudah ditetapkan lokasinya. Baik itu yang sudah bersertipikat maupun yang belum. Terhadap yang sudah bersertipikat, tidak terbit sertifikatnya. Terhadap yang belum, apabila ia bisa membuktikan secara yuridis maupun secara fisik dia memiliki tanah dan memohon, akan diterbitkan sertipikatnya,” ujarnya.

Untuk kedepan, pihak BPN Kota Bima di tahun anggaran 2020 ini menargetkan penerbitan 1000 sertipikat untuk Kecamatan Raba. (YUM)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top