Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Hidayat : Perencanaan dan Penganggaran Kota Bima  tidak Objektif

Rahmad Hidayat, SSos, MA

Kota Bima, Bimakini.- Raport merah perencanaan dan penganggaran Kota Bima dari KPK RI Tahun 2019 dinilai akibat dari tidak objektif dan  partisipatif serta terbukanya pemerintah daerah selama ini.

Hal itu disampaikan Dosen STISIP Mbojo-Bima,  Hidayat S.Sos MA pada Bimakini.com. “Perencanaan dan penganggaran harus bersifat partisipatif dan  Aplikasi MCP disediakan KPK RI untuk mengawasi penggunaan anggaran negara oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya, Sabtu.

Dijelaskannya, aplikasi MCP KPK RI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Untuk itu, laporan penggunaan anggaran tersebut harus diunggah secara lengkap oleh pemerintah daerah, disertai lampiran bukti fisik yang difoto. “Sehingga memang perlu adanya transparansi,” ujarnya.

Rapor merah Pemkot Bima pada kriteria tertentu MCP, yakni Perencanaan dan Penganggaran. Ini  memberi kesan bahwa laporan penggunaan anggaran pada ranah itu tidak disampaikan secara obyektif, kekurangan bukti fisik, atau bahkan terindikasi ada penyimpangan di dalamnya.

Untuk itu,  Hidayat menyarankan Pemkot Bima harus mampu menyampaikan laporan penggunaan anggaran dengan bukti yang memadai. Perencanaan dan penganggaran harus bersifat partisipatif, di mana perumusannya tidak hanya melibatkan pihak eksekutif dan legislatif semata melainkan masyarakat umum sebagai subyek pembangunan. (DED)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE menginginkan perencanaan yang sempurna dan terukur hasilnya. Maka, dalam pembahasan RKPD harus melibatkan akademisi....

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Kepala Bapedda dan Litbang Kota Bima, Fakhruranji mengakui  perencanaan dan penganggaran Pemkot Bima paling buruk di NTB. Itu  berdasarkan hasil laporan...

Hukum & Kriminal

Kota Bima, Bimakini.- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (MOnev) Program Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan...

Hukum & Kriminal

Mataram, Bimakini.- Saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menghadapi dua upaya melumpuhkan kewenangan pemberantasan korupsi. Seleksi pimpinan yang diwarnai calon pelanggar kode etik...

NTB

Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menegaskan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih harus dimulai dari komitmen kepala daerah. “Bersyukur...