Fakhruranji
Kota Bima, Bimakini.- Kepala Bapedda dan Litbang Kota Bima, Fakhruranji mengakui perencanaan dan penganggaran Pemkot Bima paling buruk di NTB. Itu berdasarkan hasil laporan monitoring dilansir KPK RI tahun 2019.
Namun, kata dia, saat itu Pemkot Bima belum menggunakan aplikasi E-planing dan E-budgeting dalam melaksanakan perencanaan dan penganggaran pemerintah, sehingga wajar hasilnya seperti itu. “Memang begitu keadaannya, karena Pemkot Bima belum menerapkan e-planning dan e-Budgeting saat itu,” jelasnya, Kamis (16/1).
Pemkot Bima, kata dia, baru menggunakan aplikasi SIMDA. SIMDA itu baru dalam proses input dan sampai saat ini belum beralih ke E-planing dan E-budgeting.
Mengetapa tidak menggunakan aplikasi E-PLANING dan E-BUDGETING? Fakhruranji mengaku bukan ranahnya menjawab. Karena baru menjabat tahun 2019 sebagai kepala Bappeda.
Menurutnya, Kota Bima sudah terlambat start menggunakan aplikasi E-planing dan E-budgeting. Karena belum adanya keinginan kolektif diseluruh perangkat OPD lingkup Kota Bima serta belum adanya Analisis Standar Belanja (SHB).
Jika sudah ada keinginan kolektif, kata dia, secepatnya bisa diaplikasikan. Untuk penerapkan e-planing dan e-budgeting di tahun 2020, baru akan dilauncing dan 2021. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
