Pemerintahan

Perencanaan dan Penganggaran Kota Bima Paling Buruk

Kota Bima, Bimakini.- Hasil  laporan Capaian Monitoring Cenntre For Prevention (MCP) oleh KPK RI untuk wilayah NTB, Kota Bima menempati urutan paling akhir soal perencanaan dan penganggaran.

Hasil MCP oleh KPK RI telah diterbitkan dalam laman  milik KPK RI tertanggal 16 Desember 2019.

Bahkan hasil laporannya  telah dikirim kepada Wali Kota Bima. Walaupun dalam suratnya, KPK menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Nusa Tenggara Barat atas terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pencegahan Korupsi tahun 2019 dan Asistensi desk MCP (Monitoring Centre for Prevention) bagi Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Desember 2019 di Aula Inspektorat Provinsi NTB.

Capaian atas Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi tahun 2019 di Pemerintah Kota Bima menempati posisi ke-8 dari 11 pemerintah daerah di wilayah NTB. Atau urutan ke-305 dari 542 pemerintah daerah se-Indonesia.

Dalam tabel termuat di laman https://korsupgah.kpk.go.id/beranda/korsupgah/2019, untuk poin perencanaan danpenganggaran menempati posisi sepuluh se NTB dengan persentase hanya 39 persen dan diberi warna kuning.

Namun pada poin manajemen pengelolaan Aset Daerah, Kota Bima mendapat persentase 98 pun untuk poin Optimalisasi PAD. Bahkan Kota Bima diangka 100 persen.

Manajemen ASN 71 persen, Pelayanan Terpadu  Satu Pintu  83,Kapabilitas APIP 69 dan pengadaan barang dan jasa 65.

Namun secara keseluruhan Kota dan Kabupaten se NTB, Kota Bima dinilai terus meningkat dari tahun 2018 sampai 2019, dari 45 ke 74 persen.

Sekda Kota Bima, Drs H Muhtar Landa, MH dikonfirmasi via telepon, Rabu (15/1) mengakui untuk MCP tahunan Kota Bima sesuai laporan diterima terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Termasuk dia sudah menerima langsung berita acara hasil validasi penilaian jabatan dan kelas jabatab lingkup Kota Bima dari Menpan.

Dimana dari hasil berita acara Kota Bima dinilai ada kemajuan yang sekaligus kedepannya akan menambah poin terhadap nilai monitoring pada poin manajemen ASN.

Ditanyakan persentase poin perencanaan dan penganggaran? Sekda menyarankan langsung melihat tabel pada laman diterbitkan oleh KPK. Walaupun untuk poin itu akan terus diperbaiki. (DEd)

Share
  • 46
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top