Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, didampingi Asisten III Provinsi NTB, H. Fathurrahman, melakukan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan 375 Pejabat setingkat Eselon III dan IV, Jumat (7/2/2020). Mereka terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam sambutannya Wagub mengingatkan bahwa amanah yang diemban agar betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan sumpah janji yang diucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa. “Semoga amanah yang bapak ibu emban betul-betul dapat dilaksanakan sesuai dengan sumpah janji yang bapak ibu sampaikan,” ucapnya.
Wagub mengatakan, di posisi apapun seorang abdi negara, maka itu adalah ujian untuk menapaki tahap-tahap selanjutnya. Bagi yang saat ini ada di eselon IV adalah ujian untuk perjalanan selanjutnya, begitu juga dengan eselon III dan seterusnya. “Profesionalitas itu harus sungguh-sungguh di kedepankan,” ujarnya.
Selain itu Wagub meminta ASN agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki kemampuan managerial. “Harus terus diasah dan ditingkatkan,” tambahnya.
Seluruh pejabat yang dilantik diminta untuk bisa memposisikan diri dengan posisi yang ada guna mendukung dan mensupport atasan. Bukan untuk mempersulit pekerjaan yang ada di OPD masing-masing.
Menurutnya, jejak karier akan menjadi catatan dan perjalanan dalam proses baik di eselon IV maupun eselon III. Semuanya akan menjadi sejarah dalam perjalanan selama mangabdi sebagai ASN sampai dengan menikmati waktu pensiun nanti.
“Saya berharap agar ASN sungguh-sungguh mengedepankan profesionalitas. Tidak ada bawahan yang mencelakakan atasannya, yang ada adalah bagaimana kita bekerja dalam satu tim. Begitu juga atasannya semua harus ada dalam satu tim, koordinasi yang baik, saling mengayomi, saling support, saling mengenali, bagaimana struktur managemen itu sungguh-sungguh bisa berfungsi,” ujarnya.
Ditegaskan Wagub, di dalam menempati jabatan, tidak ada transaksi-transaksi apapun. “Kalau ditemukan ada transaksi yang terjadi dalam menempati satu jabatan, maka hal itu akan menjadi catatan, untuk kemudian bisa mencelakai jabatan bapak/ibu sendiri kedepannya,” ingatnya. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
