Aksi yang dilakukan dua warga desa di Madapangga.
Bima, Bimakini.- Gabungan warga Desa Woro dan Mpuri aksi unjuk rasa di depan Kantor Kecamatan Madapangga, Senin (17/2). Aksi tersebut untuk menuntut keadilan atas dikucilkannya dua desa tersebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terkait alokasi anggaran pembangunan.
Pasalnya, saat kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan Madapangga, dua desa tersebut tidak mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD.
Warga Desa Woro, Mustakim, menyampaikan, seharusnya ada keadilan pembangunan di Kabupaten Bima. “Tapi yang terjadi hari ini justeru Pemkab Bima dan Pemerintah Kecamatan Madapangga tidak memberi ruang bagi warga Woro dan Mpuri untuk mendapat alokasi anggaran. Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak pro rakyat,” jelas Mustakim.
Lanjutnya, sangat ironi masyarakat dihadapkan dengan potret diskriminasi dan ketidakadilan serta tidak meratanya pembangunan. “Justru masih masih banyak sekali kita jumpai sarana prasarana dipelosok pelosok desa yang belum disentuh oleh pembangunan,” tuturnya.
Warga Mpuri, Aprilinto, mengatakan, bukti sikap diskriminasi dan ketidakadilan pemerintah dari pagu anggaran yang telah diketuk. “Ini adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dari pemerintah. Mestinya hal ini tidak boleh terjadi karena semua desa yang ada di Madapangga adalah sama sama mempunyai hak untuk dapat alokasi anggaran,” ucapnya.
Sambungnya, sikap ini seolah menyatakan dua desa tersebut bukan bagian dari desa di Kabupaten Bima. “Camat Madapangga gagal, ini terbukti dengan tidak adanya pengontrolan jatah pembangunan untuk dua desa. Pemerintah Kabupaten Bima gagal dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah Kabupaten Bima,” tukasnya.
Selain itu, meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bima agar menganggarkan program bagi dua Desa tersebut di APBD Perubahan. “Apabila tuntutan kami ini tidak terpenuhi maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi sekaligus menyatakan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kabupaten Bima dengan menyatakan keluar dari wilayah Kabupaten Bima,” tutupnya. (KAR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
