Bima, Bimakini.- Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, meminta komitmen kepala sekolah untuk menyelesaikan amanah dengan baik. Sejak 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), telah mengambil sampel pengelolaan DAK.
“Masih ada sekolah yang ber masalah,” ujarnya saat Rapat Koordinasi DAK Fisik SD dan SMP Kabupaten Bima, tahun anggaran 2020, di Aula Rapat Utama Bupati, Jumat (21/2).
Sejumlah Kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler, Afirmasi dan DAK Mutu, ikut hadir. Selain itu, diundang Inspektorat dan PPKAD Kabupaten Bima sebagai narasumber.
Bupati berharap, agar tidak terjadi persoalan yang sama. Perlu ada koordinasi yang baik dari Dinas Dikbudpora Kabupaten, KUPT dan Kepala Sekolah.
“Berkoordinasi dengan lintas sektoral, tidak berarti ingin mengatahui kelebihan dan kekurangan sekolah yang dikelola,” katanya.
Dikatakannya, KPK memastikan akan melakukan tindakan pencegahan. Meminimalisir berbagai hambatan dan kekeliruan. Sekolah harus menerapkan sistem E-Planing, oleh karena itu, tersedianya tenaga yang menguasai IT di sekolah masing-masing itu perlu.
“Mohon disediakan operator yang khusus menangani berbagai perencanaan yang akan dilakukan,” katanya.
Karena dengan sistem e-Planing, tidak bisa diubah, setelah diajukan. “Kalau diubah akan menjadi titik celah lembaga hukum untuk masuk,” katanya. (MAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.