Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE
Kota Bima, Bimakini.- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE menginginkan perencanaan yang sempurna dan terukur hasilnya. Maka, dalam pembahasan RKPD harus melibatkan akademisi.
Selain itu, setiap perangkat daerah harus memiliki inovasi dan terobosan-terobosan langsung ke masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya. “Kita semua sudah melihat sasaran apa yang akan kita capai, kita menginginkan program-program ini kelak terukur. Sentra ekonomi harus kita dorong. Saya menginginkan perencanaan yang dibuat ini betul-betul perencanaan yang sempurna,” ungkapnya saat acara Forum Group Discussion terkait Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2021 di aula kantor Pemkot Bima, Selasa (18/2).
Kepala Bappeda Litbang Kota Bima, Drs H M Fakhrunraji, ME menjelaskan konsekuensi dari penerapan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang akan berdampak pada perubahan kebijakan RKPD.
“Arah kebijakan dan program untuk 2021 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi birokrasi dan penguatan layanan publik. Dengan empat sasaran prioritas yaitu pertama pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, kedua penuntasan kekumuhan, lalu peningkatan layanan kesehatan serta yang ke empat yaitu reformasi birokrasi, peningkatan layanan publik dan smart city,” ujarnya.
Program 2021, yaitu bantuan ekonomi diarahkan pada sektor IKM dan UMKM. Pembuatan stiker penerima PKH, merancang model TUKIN, Sosialisasi Perda Sampah, optimalisasi layanan telepon pengaduan masyarakat. Optimalisasi konsultan perencanaan dan pengawasan untuk mewujudkan bangunan yang berkualitas, penyediaan air bersih melalui PDAM Regional, alokasi dana kelurahan sesuai dengan keputusan Mendagri, penyusunan regulasi daerah untuk menumbuhkembangkan cinta lingkungan, sosialisasi Permendagri Nomor 90 tahun 2019, percepatan pengadaan barang dan jasa serta penyediaan obat-obatan. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
