Opini

Derita Perawat yang Dipaksa Berhenti Kerja

Ilustrasi

Oleh: H Rashid Harman

Derita Sudirman dan isterinya serta 29 rekan sejawatnya di tengah merebaknya wabah corona dan kondisi perekonomian yang lesu akibat kondisi darurat covid19, semakin memprihatinkan. Sudirman dan Isteri serta rekannya, dipaksa menadatangi format pengunduran diri yang diajukan sepihak oleh pihak management tempat mereka mengabdikan diri sebagai karyawan swasta yaitu RS PKU. Muhamadyah Kota Bima. Demikian yang diberitakan media harian on line Kahaba.net tanggal 4 April 2020.

“Hanya karena 31 orang itu mengikuti tes CPNS beberapa waktu yang lalu, kami pun dipecat” demikian ungkap Sudirman pada Kahaba. Sudirman dan kawan kawannya tak merasa bahwa mereka melakukan tindakan indisipliner. Mereka hanya meminta waktu beberapa jam dalam melakukan tes itu. Tapi punishment yang mereka terima bersifat maksimal dan final.

Lewat kabag Humas RS-PKU. Muhamadyah dijelaskan bahwa langkah yang diambil bukan pemecatan, tapi mereka dianggap telah mengundurkan diri  secara otomatis karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan RS-PKU Muhamadyah. “Bagi siapapun yang mengikuti tes CPNS dan atau mencari pekerjaan ditempat lain maka secara otomatis berarti dia mengundutkan diri”, demikian bunyi peraturan itu.

*

Di tengah ketidakpastian kapan berakhirnya wabah covid19 yang melanda dunia, mendengar berita yang seperti ini sudah pasti secara subyektif merasa prihatin.

Kebijakan yang diambil oleh RS PKU Muhamadyah merupakan otoritas lembaga yang memang telah berlaku dan diberlakukan sejak eksistensinya ditengah masyarakat. Dan peraturan tersebut bersifat wajib dan mengikat bagi segenap karyawan dan pekerja yang ada di RS. PKU Muhamadyah.

Sudirman cs.  tak memahami hal itu. Bagi mereka, mengikuti tes CPNS itu adalah peluang yang harus dicoba. Perspektif mereka pada adalah sama dengan masyarakat Bima pada umumnya,  bahwa menjadi pegawai negeri itu adalah prioritas. Ada harapan yang panjang kalau menjadi pegawai negeri. Jenjang karir yang jelas, prestise dan gengsi dimata masyarakat terangkat dan yang paling utama adalah kans mendapat kredit di bank dengan jaminan SK akan banyak membawa perubahan kesejahteraan dalam kehidupannya. Begitu banyak harapan itu yang membayang. Tidak seperti posisinya sekarang. Pegawai swasta. Jenjang karir tidak jelas,  kesempatan mendapat kredit yg besar di bank juga terbatas dan ribet. Ancaman pemecatan atau dipaksa mengundurkan diri sangat rentan terjadi. Seperti yang sekarang mereka alami.

Setiap manusia pasti pernah melakukan pelanggaran. Bahkan saya pribadipun,  saat menjadi karyawan swasta di Jakarta,  kerap melakukan pelanggaran pada soal kehadiran tepat waktu. Absensi saya sangat banyak dihiasi warna merah karena telah lewat waktu toleransi keterlambatan. Saya mendapat surat peringatan(SP) dari pimpinan proyek. Seyogianya RS PKU Muhamadyah tidaklah serta merta mengajukan kepada Sudirman cs. untuk menandatangani surat pengunduran diri mereka dengan klausul yg telah disusun seolah olah itu bukanlah keinginan pihak RS. PKU Muhamadyah.

Persoalan kebijakan yang diambil oleh RS. PKU Muhamdyah menurut praktisi hukum ketua LBH FITRAH LAKUY, Syafruddin Lakuy,  SH. MH.,  sebagai kader Muhamadyah, alumni Universitas Muhamdyah Malang, IMM., tidak senafas dengan perjuangan KH. Ahmad Dahlan yang antara lain adalah “melawan kolonialisme akibat diskriminasi hak pribumi dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

Lebih lanjut Syafruddin mengatakan,  “ini kasus ‘aturan PKUM aquo’dapat dipandang tidak memenuhi standard pasal 124. Dari sisi fleksibel hak seseorang tenaga kerja sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat(2) UUD 1945(perubahan) jo pasal 39 UU Ketenagakerjaan No. 13/Thn. 2003.

Terlepas dari itu semua, apapun bentuknya kebijakan yang menjadi otoritas sebuah lembaga seperti RS. PKU Muhamadyah itu,  tentunya kejadian ini tetaplah merupakan bentuk pemutusan hubungan kerja yang berimplikasi bertambahnya angka pengangguran di Kota Bima pada khusunnya.  Ada banyak hal yang akan berkelanjutan pada mereka yang menerima kebijakan dan keputusan itu. Yang pasti,  mereka sudah tak punya lagi pekerjaan dan gaji untuk kelanjutan biaya kehiduoan mereka. Bagi yang telah berumah tangga, tentulah beban itu semakin berat yang akan nereka hadapi.

Sebuah keputusan akhir tentunya telah melewati peringatan peringatan sebelumnya mengenai tindakan indisipliner yangbdilakukan oleh karyawan. Keputusan itu bulanlah serta merta seperti yang terjadi di RS. PKU Muhamadyah itu.

Sebuah surat keputusan tentunya tetap diakhiri dengan kalimat,  apabila Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan dikemudian hari maka dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Dengan kalimat yang terakhir itu,  mudah mudahan keputusan itu dapat pula dianulir.  Semoga. (*)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top