Oleh : Muhammad Fakhrur Rodzi
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) telah melumpuhkan dan banyak memakan korban jiwa diseluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia kena imbasnya.
Adanya Covid-19, semua kegiatan dan aktivitas masyarakat tergangagu dan terhalang. Seperti halnya aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Di Indonesia Pemilihan Kepala Daerah serentak yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 23 September tahun 2020 ini, tapi ditunda karena adanya wabah Covid-19. Penundaan itu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI. Rapat yang dilakukan oleh KPU RI dan Komisi II DPR RI menghasilkan tiga opsi, yaitu ditunda tiga bulan hingga 9 Desember 2020, ditunda enam bulan hingga 17 Maret 2021, dan ditunda satu tahun hingga 29 September 2021. Dalam tiga opsi ini belum ada kepastian mana yang akan dipilih.
Pemerintah menganggap penanganan pendemi covid-19 lebih didahulukan ketimbang kontestasi politik. Dari 270 daerah yang mengikuti Pilkada serentak tersebut salah satu daerah yang terkena penundaan yakni Kabupaten Bima.
Penundaan Pilkada dikarenakan wabah Covid-19 ini tentu akan mengganggu proses dan kegiatan politik para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Bima. Dalam tulisan ini penulis mencoba berasumsi bahwa hal apa saja yang harus dilakukan oleh Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Bima di tengah wabah covid-19 ini.
Menurut hemat penulis sendiri, dengan rentang waktu sangat panjang akibat penundaan Pilkada, menjadi kesempatan gemilang/emas bagi para Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bima untuk melakukan investasi politik kepada masyarakat di 18 kecamatan dan 191 desa.
Para bakal calon bupati dan calon wakil bupati harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Hadir untuk terus mencitrakan diri di tengah pencegahan covid-19.
Kebaikan yang dimaksudkan penulis yakni masyarakat menunggu kontribusi dan ulur bantuan dari calon bupati dan calon wakil bupati Bima untuk memberikan masker, hand sanitizer, membentuk relawan-relawan kesehatan untuk menyemprotan disenfektan pada tiap kecamatan, bahkan desa sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Serta menyediakan alat pelindung diri (APD) untuk petugas kesehatan.
Karena penulis paham bahwa anggaran daerah tidak cukup untuk membelikan kebutuhan seperti yang penulis jelaskan di atas. Menurut penulis jika langkah ini dilakukan oleh para calon bupati dan calon bupati Bima, maka akan mendapatkan popularitas, elektabilitas.
Ini menjadi modal bagi calon untuk menghadapi kontestasi politik Pilkada Bima. Karena politik yang baik adalah politik yang memberikan pelajaran hidup dan bermanfaat kepada orang banyak. Serta jadikan politik sebagai jalan untuk berdakwah dan membantu sesame, bukan jalan untuk mencari nafkah.
Karena orang yang masuk dalam dunia politik dituntut untuk kaya, agar politik tidak disalahgunakan untuk mencuri, menggunakan kekuasaan dengan hal-hal yang merugikan orang banyak.
Harapan penulis langkah ini harus diambil oleh para calon sebagai upaya menanam atau melakukan investasi politik. Sekaligus akan menjadi nilai pahala, karena sudah membantu sesama manusia. Mudah-mudahan kita semua masyarakat Kabupaten Bima dijauhkan dari wabah covid-19 dan semoga covid-19 hilang secepatnya di Indonesia sebelum bulan Ramadhan. (*)
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu pemerintahan UMY/Putera Asli Dorokeli Desa Kalampa
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
