Data calon penerima BLT Dana Desa Donggobolo diprotes warga.
Bima, Bimakini.- Sejumlah warga Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menolak nama-nama hasil verifikasi dan penetapan Pemdes sebagai calon penerima BLT Dana Desa. Sebab pendataan dinilai tidak objektif, karena ad ayang tidak layak dan menerima ganda.
“Musdus khusus verifikasi dan penetepan BLT dana desa tadi pagi belum final, sebab kami memprotes nama calon penerima, yang diduga dicomot sesuka hati Pemdes dan petugas pendataan,” ungkat salah satu tokoh masyarakat, Junaidin, Senin (18/5) malam.
Musdus khusus digelar Pemdes, dihadiri oleh Ketua dan anggota BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat dan pemuda. Namun setelah undangan melihat nama-nama dalam data yang akan menjadi calon penerima BLT, semua langsung memprotes.
“Datanya amburadur sekali, bahkan salah satu KK calon penerima BLT desa, mendapatkan tiga jenis bantuan Covid ini,” katanya.
Junaidin mengaku heran proses pendataan dilakukan Pemdes, sebab orang yang sudah lama mengantongi KK Kota Bima, bisa muncul namaya sebagai calon penerima BLT dana Desa.
“Orang yang sudah punya KK Kota Bima, keluar namanya sebagai penerima BLT Desa, dan nama-nama yang di verifikasi juga, berkali-kali mendapatkan bantuan dari dana desa bahkan sudah terima bantuan Bima Ramah dan NTB Gemilang,” katanya.
M. Ali juga menyorot data dimaksud. Satu kepala keluarga dapat tiga bantuan, bahkan istrinya dapat dibantuan lain suami dapat BLT pusat. Ada yang tidak punya KK, tapi dapat, ada pensiunan PNS, begitu juga pensiunan TNI mendapatkan bantuan.
“Apa tidak ada masyarakat yang lebih layak untuk mendapatkan bantuan BLT ini, kok parah sekali pendataan ini,” kata dia mengaku kecewa.
Melihat nama calon penerima dalam data yang beredar di masyarakat. Warga lainnya Aan Adi Fadillah, menilai pendataan ini pilih kasih, tidak objektif, karena data orang bisa ganda menerima manfaat.
“Kami masyarakat tidak akan membiarkan pekerjaan pilih kasih seperti ini terjadi, baru kali ini masyarakat mempermasalahkan, karena kebijakan pemerintah desa yang tidak memandang rata masyarakatnya,” jelasnya.
Sementara anggota BPD Donggobolo, Khairuddin, juga mengaku kecewa data yang disodorkan Pemdes. Hampir semua calon penerima BLT dana desa, pernah mendapatkan bantuan lain yang bersumber dari anggaran dana desa.
“Kami sudah menolak data itu, kami meminta untuk diperbaiki kembali dengan catatan libatkan BPD, tapi sampai sekarang tidak ada BPD yang diundang,” katanya. (MAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
