Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Dinsos Kota Bima Harus Tanggungjawab Amburadulnya Data Penerima Bansos

H Mustamin

Kota Bima, Bimakini.- Anggota DPRD Kota Bima, H Mustamin meminta Dinas Sosial (Dinsos) harus bwrtanggungjawab atas amburadulnya data warga penerima bantuan sosial (Bansos). Jangan kemudian mengkambinghitamkan lurah.

Pernyataan Duta PBB ini atas jawaba Kepala Dinsos Kota Bima, H Muhidin yang mengaku tidak tahu data warga penerim Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Anggota Komisi I DPRD Kota Bima yang  membidangi masalah sosial itu mengatakan, kisruh tentang bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial seharusnya bukan lurah jadi sasaran. Termasuk di Kelurahan Sadia.

Sebab jila ditinjau dari tupoksi kerja, Dinas Sosial yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Anehnya lagi ternyata data penerima bansos tak pernah dilakukan pembaruan oleh pemerintah Kota Bima melalui Dinas Sosial.

“Saat ini lurah menjadi tumbal, yang seharusnya Dinas Sosial yang harus bertanggung jawab,” ujarnya saat diwawancara di kantor DPRD, Rabu (13/5).

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Tambahnya,  Dinsos menjadi leading sektor  pemerintah pusat soal data bansos. Kepala dinas  memiliki waktu banyak menyampaikan kondisi masyarakat terkini.

“Kepala Dinsos keluar daerah, seharusnya menyampaikan data terbaru tersebut. Justeru sekarang sudah ada polemik, baru bergerak,” katanya.

Mustamin mengungkapkan, karena saat ini sudah menjadi masalah besar,  maka dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Kepala Dinsos, untuk meminta klarifikasi terkait polemik yang terjadi.

“Kami akan melakukan upaya pemanggilan, untuk menanyakan kejelasan program BLT itu,” tandasnya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Duta Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda itu juga menambahkan, sangat menyayangkan insiden pencekikan terhadap Lurah Pane dan disegelnya kantor Kelurahan Sadia. Sebab apapun bentuk kekecewaan masyarakat, seharusnya bisa disampaikan lewat komunikasi yang baik dan bisa meminta untuk menggelar musyawarah kelurahan.

“Kita harus mencari solusi bersama mencari jalan keluar, demi kemaskahatan ummat. Bukan bertindak secara anakis, dan melabrak aturan,” tutupnya. DED

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

LOMBOK TIMUR, Bimakini.- Setelah mengawasi proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahap II di Kota Mataram, Anggota Komisi VIII...

Ekonomi

Kota Bima, Bimakini.- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, disalurkan di Kota Bima mulai Senin 11 April hingga 28 April 2022.  Seharusnya bantuan itu...

Ekonomi

Kota Bima, Bimakini.- Rencana pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng belum sampai ke daerah. Dinas Sosial Kota Bima, belum menerima...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Pemerintah Desa Dena Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), di aula kantor desa setempat Kamis (24/3), sekitar pukul 09.30...

Ekonomi

Kota Bima, Bimakini.- Dana bantuan BLT UMKM  yang diterima seorang pemulung diduga digelapkan oknum tertentu. Padahal bantuan itu sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan selama...