Politik

Jika Dirugikan, Langkah Tepat Tempuh Jalur Mahkamah Partai Gerindra

Moch Ito Saputra, ST

Bima, Bimakini.- Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima, Moch Ito Saputra, ST menegaskan,  tidak ada dualism kepengurusan. Kepengurusan DPC Kabupaten Bima di bawah  nakhoda, Drs H Dahlan M Noer, MPd, tetap bekerja pasca-dilantik di Mataram oleh DPW beberapa waktu lalu.

“Setelah dilantik DPP melalui DPW NTB di Mataram beberapa waktu lalu, kami DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima yang baru, langsung menjalankan perintah partai sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku dan lancar saja,” jelasnya.

Dia mengaku, Partai Gerindra menganut sistem penunjukan langsung oleh DPP, untuk menentukan siapa ketua di tingkat DPW maupun DPC. Bagi kader yang mendapatkan kepercayaan atau amanah atas penunjukan itu, mau tidak mau harus siap menjalankan perintah partai.

“SK DPP menunjuk, mengangkat serta mempercayakan H. Dahlan M. Noer, sebagai ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bima yang baru, susunan personalia nama dan jabatan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari keputusan tersebut,” katanya.

Lanjut dia, sesuai dengan SK DPP Nomor : 02-0024/Kpts/DPP-GERINDRA/2020, memutuskan dan menetapkan, poin pertama, mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai Gerindra ) Nomor : 08-0124/Kpts/DPP-GERINDRA/2012 tanggal 30 Agustus 2012, Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC PARTAI GERINDRA ) Kabupaten Bima dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berita Terkait : Syamsuddin : Saya Masih Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bima

“Kalau ketua lama yang dicabut SK-nya oleh DPP itu merasa dirugikan, harus tempuh jalur Mahkamah Partai, itu langkah yang tepat dari pada berbicara di luar mekanisme, biar uji materinya disana,” sarannya.

“Tapi kalau mau gugat, jangan gugat ketua dan anggota DPC Kabupaten Bima yang baru, itu salah jalur, harus gugat DPP Gerindra dipimpin Prabowo Subianto,” tambahnya.

Kata dia, susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai Gerindra) Kabupaten Bima Provonsi Nusa tenggara Barat dengan nama dan jabatan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari keputusan Ini.

“Bila merujuk dari SK DPP yang ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2020 yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum H. Prabowo Subianto dan Sekretaris Jendral H. Ahmad Muzani, bahwa kepengurusan Gerindra di tingkat DPC tidak memiliki versi apapun,” tegasnya.

Sebab pada poin pertama, kata dia, sudah jelas SK tanggal 30 Agustus 2012 itu, dinyatakan tidak berlaku lagi. Kepengurusan baru dinahkodai H. Dahlan M Nor, sesuai dengan SK yang telah ditetapkan.

“Kita harus mampu legowo, menerima apapun keputusan dalam Partai, karena jabatan bukanlah warisan, hanya sebuah titipan dan amanah dan sewaktu waktu bisa dicabut,” katanya.

Apalagi, kata dia, menjelang Pilkada Kabupaten Bima ini, semua orang berhak untuk menentukan pilihan pribadinya sesuai diatur oleh konstitusi Negara. “Memilih adalah hak demokrasi seseorang namun jangan bawa nama partai dalam hal ini, karena apapun retorika narasi yang dibuat pada hari ini, akan terbantahkan oleh sebuah SK DPP Partai Gerindra yang ditetapkan pada tanggal 20 Febuari 2020,” terang Ito. (MAN)

Share
  • 5
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top