Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan.
Kota Bima, Bimakini.- Tidak maksimalnya penerapan PSBK selama beberapa hari terakhir ini ditanggapi serius oleh Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan. Termasuk molornya pencairan anggaran penanganan Covid-19.
Duta Partai Golkar itu juga mempertayakan kesiapan pejabat terkait telaah penerapan PSBK, sehingga selama tiga hari ini berjalan kurang maksimal. Termasuk molornya pencairan anggaran penanangan Covid-19.
Semua itu ditegaskan Pawan sapaan akrabnya ketika memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD, Kamis (14/5).
Disampaikannya, soal anggaran, ternyata sampai saat ini belum dicairkan dan ini menjadi pertayaan masyarakat, terlebih wakil rakyat.
Dia mempertanyakan apakah sebelum penerapan PSBK ada koordinasi. Seolah, Wali Kota Bima hanya mengetahui sudah siap.
Anehnya, pejabat terkait bingung proses pencairan anggaran Covid19. Seharusnya jauh hari sudah disiapkan, sehingga tidak ada hambatan.
“Kami lakukan RDP atas bayaknya pertayaan masyarakat, juga sebagai tugas pengawas kami, makanya mengundang eksekutif setelah sebelumnya lakukan Monev,” kata Pawan.
Dari hasil Monev, membuat dewan miris atas penjelasan kepala OPD. Tentunya ada perspektif berbeda terkait penerapan PSBK termasuk kaitan dengan data penerima bantuan serta anggaran penanangan Covid-19.
“Kemudian mengenai data warga penerima bansos, secepatnya dikoordinasikan agar tidak terus menjadi pertayaan masyarakat, apalagi kemarin sampai muncul protes dari masyarakat ke kantor kelurahan hingga nyaris terjadi kericuhan,” ujarnya. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
