Pembangunan portal oleh sejumlah kelurahan terpaksa menggunakan dana pinjaman.
Kota Bima, Bimakini.- Untuk melaksanakan PSBK butuh anggaran, bukan hanya Peraturan Wali Kota (Perwali). Apalagi diwajibkan bangun portal dan membagikan masker pada masyarakat.
Ketua RT 09 Kelurahan Rabadompu Barat, Husni mengaku di hari pertama pelaksanaan PSBK belum bisa membangun portal pengawasan. “Bagaimana mau buat portal anggaran tidak ada, kalau mau maksimal alokasi anggaran,” ujarnya, Senin.
Pasalnya material membangun portal tidak bisa gratis, walaupun bambu pun ada harganya. “Kami RT bukannya tak mau melaksanakan, apa iya pakai uang pribadi kami, kan ini pekerjaan pemerintah,” ujarnya.
Seharusnya, kata dia, sebelum diberlakukan PSBK Pemerintah Kota Bima sudah memikirkan bagaimana mempercepat pencairan anggarannya. Jangan terbalik, PSBK dulu baru anggaran menyusul.
Dampaknya jelas, kata dia, banyak kelurahan belum maksimal melaksanakan amanat Perwali. Sementara disisi lain wali Kota Bima tegas akan mengevaluasi lurah yang tak maksimalkan PSBK.
Sebagai Ketua RT pun terpaksa mau mengutang pembayaran pembelian bambu untuk pembuatan portal pengawasan. Ini bagian dari upaya mendukung kebijakan pemerintah walaupun kesannya terpaksa.
Masalah lainnya nanti siapa yang jaga portal pengawasan, pasalnya kalau RT jaga 24 jam hal tidak mungkin. “Masak kita yang jaga 25 jam, apa kita tidak disuruh mencari nafkah,’ ujarnya.
Ini harus juga di pikirkan Pemerintah kota Bima, harus jelas semua baru diberlakukan PSBK. Jangan hanya dengan perwali tanpa dukungan anggaran dan perencanaan jelas akhirnya tak maksimal pelaksanaannya.
Tambah Husni termasuk alat pengukur suhu badan wajib ada, percuma bangun portal tanpa ada pengawasan, termasuk memeriksa kesehatan rang dari luar hendak masuk. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
