Politik

Bacabup Dompu Diminta Tak Politisasi Kawasan Hutan

Anggota DPRD Dompu, Ir Mutakun

Dompu, Bimakini –  Jelang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Dompu, sejumlah Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) gencar silaturrahim dan penggalangan massa. Dihadapan masyarakat, mereka terang-terangan melakukan politisasi kawasan hutan untuk kepentingan politik.

Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Ir Muttakun, Jum’at (19/6) mengatakan, melihat ada upaya “bagi-bagi” kawasan hutan sebagai “komoditas jualan” dalam menarik dan menggalang dukungan masyarakat untuk kepentingan Pilkada 9 Desember 2020.

“Jika strategi ini yang dilakukan maka bukannya malah membangun Dompu yang lebih baik ke depannya. Akan tetapi makin menghancurkan masa depan generasi anak cucu di masa mendatang,” terangnya.

Katanya, sebagai wakil rakyat dari Partai NasDem yang akan menjadi mitra Bupati Dompu kedepan, berharap menghentikan politisasi kawasan hutan untuk kepentingan politik.

Ditegaskannya, akan meminta Partai NasDem tidak mendukung Calon yang menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas politik. “Mari kita bersama untuk tidak mendukung Cabup dan Cawabup yang menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas politik,” ajak anggota DPRD Dompu yang juga Ketua Fortani ini.

Dirinya akan mendukung upaya untuk mendorong petani berdaulat tanpa harus perusakan hutan. Itu akan dilakukan secara serius dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan petani serta peternak dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD.

Lebih jauh dijelaskannya, untuk mewujudkan petani, peternak dan nelayan berdaulat, maka Cabup dan Cawabup yang diusung NasDem tidak perlu harus “menjual” kawasan hutan demi kepentingan politik. Sebagai gantinya, mendorong optimalisasi pemanfaatan areal kawasan hutan yang sudah terbuka dan rusak saat ini melalui program hutan lestari masyarakat sejahtera.
Program ini, kata dia, harus didesain dalam sebuah perencanaan terpadu lintas sektoral. Memastikan petani, peternak dan nelayan tetap sejahtera dan berdaulat di negerinya sendiri.

Katanya, petani, peternak dan nelayan berdaulat di Kabupaten Dompu dapat diwujudkan. Sebab NasDem memiliki kader Menteri Pertanian RI dan Menteri Kehutanan.

Apalagi saat ini kader NasDem di DPRD Dompu memegang palu pimpinan. Bahkan memegang Alat Kelengkapan Dewan, yaitu Ketua Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan.

“Masyarakat khususnya petani, peternak dan nelayan agar jangan terpengaruh oleh bisikan dari Bacabup dan Bacawabup yang menjanjikan akan ada “bagi-bagi” areal kawasan hutan,” terangnya.

Katanya, riwayat dan momen kehancuran hutan di Kabupaten Dompu berkorelasi positif dengan masa Pilkada. Pembiaran kawasan hutan dari illegal logging dan perambahan selama ini telah berdampak pada lingkungan dan sektor kehidupan lainnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Gubernur NTB agar segera melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral untuk tidak mentolerir adanya politisasi kawasan hutan oleh Cabup dan Cawabup.

Jika ada pasangan calon yang pada musim Pilkada diketahui dan terbukti secara hukum melakukan politisasi kawasan hutan untuk kepentingan mendapat dukungan masyarakat.

Maka Partai pengusung dan KPU harus membatalkan pasangan Cabup dan Cawabup tersebut. Bahkan jika sudah menjadi Bupati maka DPRD Kabupaten Dompu harus mencopot jabatan nya sebagai Bupati.

Tidak hanya itu, dia juga menginginkan agar KPU Kabupaten Dompu harus mampu memberi ruang pada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik dengan mendorong tahapan, proses dan mekanisme debat yang sedikit inovatif.

Tidak seperti debat yang pernah dilakukan sebelumnya. Dimana panelis tidak fokus menggali kemampuan calon dalam memaparkan program yg dielaborasi dari visi dan misi Cabup dan Cawabup.

“Masalah yang dihadapi oleh publik mestinya harus menjadi perhatian KPU agar mendapatkan solusinya. Bisa disampaikan dan ditanyakan kepada Cabup dan Cawabup pada saat debat antar calon,” sarannya.

Diungkapkannya, persoalan krusial seperti kerusakan hutan dan air keruh yang tidak mampu diselesaikan oleh Bupati Dompu selama ini mestinya bisa diangkat oleh KPU melalui panelis untuk ditanyakan kepada pasangan Cabup.

Sehingga masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kemampuan Cabup dan Cawabup dalam memaparkan konsep untuk mengatasi persoalan kerusakan hutan dan langkanya air bersih bahkan keruh pada waktu tertentu yang dipasok PDAM selama ini.

Momentum Pilkada 2020, Gubernur NTB dan segenap jajaran KPU di Kab/Kota yang melaksanakan Pilkada. Terutama KPU Kabupaten Dompu harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada sehingga mampu melahirkan pemimpin yang mampu mengatasi kerusakan hutan dan mengelolanya untuk mewujudkan hutan lestari, masyarakat sejahtera serta menjadikan masyarakat Dompu sehat karena tidak lagi mengkonsumsi air keruh di setiap musim hujan.

Jika Gubernur dan KPU Dompu tidak mampu mewujudkan Pilkada yang melahirkan pemimpin yang terus merusak hutan dan menyediakan air keruh bagi masyarakat di Kabupaten Dompu.

Maka kedua pejabat ini dinilai tidak mampu menggunakan jabatannya untuk melahirkan pemimpin dambaan masyarakat Dompu yaitu pemimpin yang cerdas, berkualitas dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan air bersih. “Mari kita bersama mewujudkan Pilkada yang mampu melahirkan pemimpin yang menyelesaikan masalah dan bukan menambah serta melipat gandakan masalah yang sudah membuat masyarakat Dompu menderita selama ini,” tuturnya.

“Saat ini Dompu memerlukan pemimpin yang peduli atas kesejahteraan masyarakat dan juga mampu menyediakan kehidupan bagi generasi masa mendatang,” tutupnya. (AZW)

Share
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top