Aksi yang dilakukan Aliansi Pemuda Rato Peduli Rakyat (APRPR), Kamis.
Bima, Bimakini.- Pemerintah Desa (Pemdes) Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima bungkam terkait program penanggulangan Covid – 19 Tahun 2020. Atas sikap Pemdes seperti itu, Aliansi Pemuda Rato Peduli Rakyat (APRPR) melakukan aksi demo jilid II di depan kantor desa setempat, tepatnya di jalan lintas Bima Dompu, sekitar pukul 09.30 Wita, Kamis (18/6).
Korlap I, Muamar Ilyas, SH mengatakan, aksi ini merupakan susulan atas sikap Pemdes yang tidak mau memberikan kejelasan terkait beberapa tuntutan sebelumnya. “Apa yang menjadi tuntutan kita pada aksi demo Senin lalu (15/6) belum ditanggapi oleh Pemdes. Sehingga aksi tersebut harus dilanjutkan untuk mendapatkan tanggapan dari Pemdes Rato,” ujarnya.
Sesuai yang disampaikan sebelumnya, lanjutnya, Undang Undang Desa No. 6 tahun 2014 telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan wewenang dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar yang berkisar Rp. 800.000.000 sampai lebih dari Rp1,5 miliar dari setiap desa. Desa Rato mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1. 520.624.781.
Korlap II, Andika Darmawan, SH mengungkapkan, apa yang menjadi tuntutan sebelumnya sama sekali belum ditanggapi oleh Pemdes. Antara lain meminta kepada Pemdes untuk memberikan transparansi terkait dengan Anggaran Dana Desa (ADD) di tahun 2019/2020. Kemudian Pemerintah Desa harus terbuka terkait dengan nama – nama masyarakat yang menerima batuan PKH, Non PKH, JPS Bima Ramah, JPS NTB Gemilang, BST dan BLT.
Pihaknya juga meminta kepada Pemdes Rato segera laksanakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bumdes dan melakukan peremajaan kembali struktur Bumdes. Terutama segera berikan laporan terkait kegiatan tim Satgas Relawan Virus Corona (Covid 19) yang dibentuk secara sepihak tanpa melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Sekretaris Desa (Sekdes) Rato, Abdul Majid mengatakan, apa yang dilakukan oleh massa aksi ini patut diapresiasi. Terkait tudingan bahwa Pemdes tidak transparan soal nama – nama penerima manfaat, dibantahnya.
Pemdes, kata dia, telah menempel di papan informasi di kantor desa nama-nama penerima. Sedangkan untuk pendataan penerima manfaat, sudah ada tim yang dibentuk dengan melibatkan beberapa unsur.
Tuntutan berkaitan dengan BUMDes, kata dia, belum bisa diremajakan sepanjang pengurus lama belum menyampaian LPJ penggunaan anggaran. Untuk BLT DD, Pemdes mengalokasikan anggaran sebesar Rp 243 juta untuk 135 penerima manfaat. “Sebelum anggaran BLT DD dicairkan dilakukan Musdes. Yakni berkaitan dengan pemangkasan anggaran dan siapa saja penerima manfaat,” tutupnya.
Pantauan di lapangan, setelah Sekdes menyampaikan tanggapan, massa aksi tidak langsung bubarkan diri, masih menyampaikan orasi. Tepatnya waktu shalat dzuhur, mereka membubarkan diri.
Sedangkan unsur keamanan TNI Polri masih berjaga jaga untuk mengantisipasi terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. (KAR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
