Connect with us

Ketik yang Anda cari

Peristiwa

Lurah Sambinae Diduga tidak Transparan Kelola Dana Covid-19

ilustrasi

Kota Bima, Bimakini.- Karang Taruna,  RT dan RW serta warga Kelurahan Sambinae menuding lurah saat ini tidak transparan dalam mengelola anggaran Covid-19. Selain itu, lurah diduga tidak melibatkan  warga dalam pembuatan pos jaga dan portal.

Ketua Karang Taruna Sambinae, Ramli SPd, mengatakan, lurah membelanjakan sepihak anggaran Covid-19 untuk pembuatan pos jaga dan portal. “Jangan masyarakat, RT/RW pun tak pernah dilibatkan, ini menjadi pertayaan masyarakat,” ungkap Ramli.

Untuk pembuatan pos jaga, lurah membeli, padahal banyak warga Sambinae yang bisa membuat. Apalagi tujuan utamanya memberdayakan masyarakat.

Selain itu, kata dia, sampai saat ini tidak ada kejelasan keberadaan pos jaga dan portal. Hanya ada tiga unit pos jaga dan portal dibuat, sisanya tidak jelas. Dibanding kelurahan lain sudah selesai membangun portal dan pos jaga.

Selain itu kata Ramli, diduga ada kejanggalan dalam pembayaran honor petugas Covid-19 tingkat kelurahan Sambinae. Anggaran diberikan berbeda-beda jumlahnya.

Ada yang dapat Rp 750 ribu, Rp 250 ribu bahkan ada uang pajak Rp 50 ribu.  Haruanya jumlah honor yang diterima sama.

Ketua RT 01, Adnan mengatakan, untuk berbagai kegiatan Covid-19, lurah tidak pernah melibatkan perangkat RT dan RW secara menyeluruh. Setiap kebijakan diambil sepihak.

Terkait masalah tersebut sebenarnya sudah dirapatkan dengan lurah dan perangkatnya pekan lalu. Saat rapat lurah mengakui kesalahannya dan akan melibatkan semua pihak, termasuk pembuatan portal dan pos jaga.

Kenyataannya, kata dia, setelah sepekan, sikap lurah malah sebaliknya. Alasan untuk buat portal dan pos jaga harus oleh perusahaan, tidak bisa oleh masyarakat.

Lurah Sambinae, Darwis, SSos dikonfirmasi terpisah mengaku anggaran Covid-19 tidak bisa dengan sistem pemberdayaan. Karena sesuai aturan harus dipihak ketigakan. “Saya tak mau melawan aturan, itu petunjuknya,” terangnya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Oleh karena itu dirinya selaku lurah memesan pos jaga dan portal pada pihak ketiga memiliki perusahaan. Juga nanti akan ada penyerahan melalui SK Walikota.

Ditanyakan jumlah pos jaga dan portal baru dibuat tiga unit? Diakui lurah akan diselesaikan pembuatan dalam waktu dekat. Keterlambatan karena ada protes dari warga, makanya sempat molor.

“Kan saya selalu PPK, kewenangan saya mengelola anggaran Covid-19,” tegas Darwis.

Mengenai belum ada sosialisasi anggaran Covid-19? Darwis membantahnya, diakui itu sudah dirapatkan dengan perangkat RT dan RW. “Tidak benar belum ada sosialiasi,” ujarnya.

Pun kaitan anggaran honor tim Covid-19 kelurahan  diakuinya ada perbedaan. Saat pembentukan tim Covid-19, tidak sempat merapatkan dengan perangkat RT dan RW. Alasannya Pemkot mendesak diserahkan nama-nama tim Covid-19. (DED)

Share
  • 509
    Shares
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Hukum & Kriminal

Kota Bima, Bimakini.-  Selasa (6/4) Majelis Hakim Tipikor Mataram telah menjatuhkan hukum pidana penjara kepada dua terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah relokasi banjir Kota...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Upaya transparansi belanja anggaran Covid19 Kota Bima, Selasa (8/9)  Dinas Kesehatan (Dikes),  melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba-Bima, saat penyerahan APD...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pemkot Bima dan sejumlah OPD, Senin (24/8) rapat monitoring dan evaluasi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba-Bima untuk penanggulangan Covid19. Rapat yang...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.-  Penggunaan dana Covid-19 Kota Bima diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pihak BPK telah melayangkan surat...