Kota Bima, Bimakini.- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE membuka konsultasi publik penyusunan Kajian Lingkunhan Hidup Strategis (KLHS) revisi RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031 secara virtual. Sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Walikota Bima, Senin (8/6).
Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi menyampaikan, Pemerintah Kota Bima akan melakukan rencana tata ruang wilayah sampai 2031. “Tentunya akan menggenjot iklim investasi di Kota Bima, dikarenakan ruhnya suatu pembangunan itu ada pada tata ruang,” ujarnya.
Dia mengatakan, kajian lingkungan hidup strategis merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. “Kajian berupa rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif, dengan kata lain proses kajian lingkungan hidup strategis ini merupakan sebuah bentuk tindakan strategis dalam rangka untuk menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan demi keberlanjutan pembangunan,” tuturnya.
Lanjutnya, kajian lingkungan hidup strategis harus dapat dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang. “Karena kaidah terpenting dalam proses ini pada suatu wilayah ini adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif,” jelasnya.
Ini, kata dia, sangat pentingnya bagi masyarakat agar dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya penataan ruang melalui penataan yang transparan, efektif, dan partisipatif. “Agar nantinya akan terwujud penataan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Wali Kota juga berharap agar dapat memberikan saran, masukan, sehingga penyusunan revisi dokumen kajian lingkungan hidup strategis menjadi lebih sempurna.
Kegiatan yang difasilitasi Bappedalitbang Kota Bima adalah tahapan yang harus dilewati dalam rangka penyusunan KLHS sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009.
Konsultasi publik ini dilaksanakan mengingat RTRW Kota Bima saat ini telah direvisi atas berbagai permasalahan yang muncul. Apalagi tata ruang termasuk dinamika pembangunan Kota Bima terus berkembang.
Konsultasi publik ini mengidentifikasi dan menbahas isu-isu pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan isu-isu lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Semua harus didukung oleh data dan informasi yang valid. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.