Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H A Malik
Kota Bima, Bimakini.- Berdasarkan hasil pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi PSBK terhadap perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota Bima didapatkan hasil cenderung terkendali. Agar memberikan relaksasi keberfungsian sosial Perwali tentang PSBK disesuaikan lagi dalam Perwali.
“Penyesuaian tersebut tertuang dalam Perwali Nomor 31 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 24 Tahun 2020 tentang pedoman PSBK dalam penanganan Covid-19 di Kota Bima,” terang Kabag Humas dan Protokol Kota Bima, H A Malik pada Bimakini.com, Rabu.
Beberapa penyesuaian dalam Perwali Nomor 31 Tahun 2020 diantaranya, koordinasi, pengerahan sumber dan operasional PSBK dilakukan oleh gugus tugas kelurahan melalui model kelurahan mandiri.
Penghentian kegiatan penduduk di tempat atau fasilitas umum dikecualikan untuk kegiatan wisata tertentu. Yaitu kegiatan wisata yang difokuskan pada kunjungan dan/atau perhelatan kegiatan pemerintah daerah ke objek wisata alam.
Akad Nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil serta dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan persetujuan atau izin tertulis dari Kantor KUA atau dinas pencatatan sipil setempat. Serta dihadiri kalangan terbatas, yaitu keluarga inti dan undangan lain secara kumulatif paling banyak 50 orang.
Pendanaan pelaksanaan PSBK yang bersumber dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat di tiadakan. Sebelumnya, untuk mengoptimalikan pencegahan dan penanganan penyebarluasan Covid-19, Pemerintah Kota Bima telah membatasi kegiatan sosial dan dituangkan dalam Perwali Nomor 24 Tahun 2020. Pun sudah diubah dengan Perwali Nomor 28 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berbasis Kelurahan (PSBK). (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
