Opini

Politik IDP dan  Investasi Politik Jangka Panjang

Oleh : Muhammad Sahrul

Pilkada secara langsung hari ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita jalankan, pelaksanaan pilkada serentak 2020 merupakan kali keempat diselenggarakan dengan total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Dari total 224 Kabupaten yang melaksanakan pilkada tahun 2020 salah satunya adalah Kabupaten Bima. Gegap gempita politik sebagai pertanda bahwa hajatan lima tahunan tersebut sudah sangat terasa bisa kita lihat secara seksama hampir disemua kanal berita media online maupun media sosial begitu ramai diperbincangkan baik yang dilakukan para elit politik maupun pendukung atau simpatisan para elit politik.

Sejauh mata melihat dan telinga mendengar bahwa sesungguhnya dalam konteks pilkada Kabupaten Bima tidak hanya sekedar riak – riak kecil pertanda hajatan demokrasi itu telah tiba melainkan genderang perang politik itu sudah mulai digaungkan. Bagaimana tidak, bahwa mereka yang memiliki hasrat politik maju sebagai kandidat bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati Bima sudah mulai menampakan dirinya dan tidak jarang tampak bersama calon pasangannya bersanding dalam balutan seragam khas dan jargon – jargon politik masing – masing dapat kita saksikan melalui poster, baliho dan media lainnya.

Sebut saja poster yang bergambar IDP – Dahlan, Syafru – Ady, Irfan – Herman. Selain itu ada juga elit – elit politik yang sedang melakukan gerilya politik untuk mencari dukungan untuk maju sebagai bakal calon Bupati dan atau bakal calon Wakil Bupati, diantaranya Nimran Abdurahman, dan Drs. H. Arifin serta tidak menutup kemungkinan tokoh – tokoh lain selain nama – nama tersebut masih bisa bermunculan.

Kondisi demikian memungkinkan bahwa Pilkada Kabupaten Bima tahun 2020 akan diwarnai tiga sampai empat kandidat bakal calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati, salah satunya yang sudah hampir pasti dan ramai diperbincangkan sejagat dunia maya adalah pasangan Indah Dhamayanti Putri (IDP) – Dahlan M. Noer yang sekarang masih menjabat periode pertama. Sekali lagi, itu hanya prediksi awal dan hasil akhir berapa kandidat yang pasti maju dalam kontestasi kita harus menunggu proses dan penetapan resmi oleh KPUD sebagai pihak yang memiliki kewenangan sesuai Undang – Undang.

Elit politik yang sudah tampak akan maju seperti nama – nama yang penulis sampaikan diatas tidak hanya sekedar gagah gagahan melainkan punya niat yang baik untuk maju pastinya dengan modal yang cukup. Berbicara modal tidak harus selalu bersifat materi “uang” meskipun hal tersebut sangat dibutuhkan dalam mensukseskan kerja politik pilkada.

Lebih lanjut, klasifikasi yang dimaksud dengan modal bahwa secara konseptual, terwujud dari tiga modal yang dimiliki oleh para calon yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pilkada secara langsung. Ketiga modal itu adalah modal politik (political capital), modal sosial (social capital), dan modal ekonomi (economical capital). (Kacung Maridjan; 2010). Dalam kontesk tulisan ini, penulis bermaksud untuk mengulas yang berkaitan dengan Modal Politik IDP sebagai salah satu kandidat Bakal Calon Bupati Bima pada pilkada tahun 2020.

Modal Politik Indah Dhamayanti Putri (IDP)

Sesuai judul yang penulis angkat dan hampir pasti IDP akan maju dalam kontestasi pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020 sebagai salah satu kandidat bakal calon Bupati dan berdasarkan informasi yang beredar kemungkinan besar akan kembali duet dengan Dahlan M. Noer sebagai bakal calon Wakil Bupati pada periode kedua. Entah dengan siapapun pada akhirnya IDP akan berpasangan, dalam mengarungi kontestasi Pilkada tahun 2020 yang merupakan kali kedua IDP maju.

Paling tidak ada tiga variabel utama yang penulis akan uraikan dalam memotret modal politiknya:

Pertama, dukungan partai politik. Untuk melaju menjadi bakal calon pada kontestasi pilkada secara langsung hanya bisa dilalui melalui dua jalur yaitu partai politik dan independen, hampir pasti bahwa IDP akan maju melalui jalur partai politik sebagai pengusungnya dan beberapa partai sudah menyatakan dukungan resmi diantaranya adalah partai Golkar.

Partai Golkar sangat istimewa untuk IDP setidaknya ada dua alasan, pertama IDP sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kab. Bima dan kedua karena latar belakang politik keluarganya yang selalu identik dengan partai pohon beringin tersebut. Tercatat Alm. Dae Ferry (Ferry Zulkarnain), IDP sendiri dan anaknya Dae Yandi (Muhammad Putera Ferryandi) menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik yang menghantarkan mereka pada pucuk pimpinan lembaga eksekutif maupun legislativ dan pada pilkada 2020. Partai Golkar mengusung tunggal IDP sebagai bakal calon Bupati Bima.

Selain dukungan partai Golkar yang sudah pasti, berdasarkan pemberitaan media lokal setidaknya ada partai lain yang mengusung IDP baik secara tunggal seperti Partai Hanura, PKB dan PPP serta Partai Gerindra yang mengusungnya secara paket bersama dengan Dahlan M. Noer dan kemungkinan partai pengusung masih akan bisa bertambah. Dengan beberapa partai yang sudah menyatakan dukungan resmi tersebut bahwa modal politik IDP periode kedua semakin kuat secara dukungan partai politik dan modal dukungan partai politik selalu menjadi variabel penting dalam analisis peta kekuatan politik dalam Pilkada langsung.

Kedua, trah kesultanan Bima. Garis keturunan kesultanan Bima tidak bisa kita pisahkan dari individu IDP karena sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan keluarga kesultanan Bima. Kenapa demikian, karena IDP merupakan istri sultan Bima sebelumnya yaitu (Alm. Dae Ferry) yang juga pernah memimpin Bima selama dua periode sebagai Bupati. Ketika ditarik pada ranah politik praktis dalam konteks pilkada bahwa pengaruh kekuasaan dan nama besar kesultanan dalam tatanan kehidupan sebagian masyarakat Bima (pemilih kalangan tradisional) memiliki daya tarik tersendiri. Memungkinkan sikap fanatisme pada kharismatik kesultanan bisa dijadikan alasan tersendiri dalam menentukan sikap politik dengan tetap mendukung calon yang memiliki afiliasi langsung dengan trah kesultanan.

Sebagai contoh pada Pilkada Bima Tahun 2015 sebagaimana yang tulis oleh Mawardin dalam Jurnal Transformative menguraikan bahwa “sekalipun rival kuat IDP seperti Syafrudin yang notabene pernah menjadi wakil bupati pada periode kedua bupati Ferry Zulkarnain, akan tetapi persepsi masyarakat Bima, khususnya dari kalangan pemilih tradisional lebih memandang pembangunan Kabupaten Bima yang diklaim berhasil saat itu sebagai personifikasi dari warisan Ferry Zulkarnain” (Mawardin, Jurnal Transformative, Vol. 4, Nomor 2, September 2018).

Lebih lanjut penulis sampaikan bahwa kelompok masyarakat tradisional semacam ini masih ada ditengah – tengah masyarakat Bima meskipun persentase tidak signifikan dan kebanyakan ada pada populasi usia yang sudah tua (Generasi Zaman Old).

Ketiga, sebagai petahana (incumbent). Berbeda dengan pilkada tahun 2015 bahwa IDP merupakan penantang petahana yaitu pasangan Syafrudin yang merupakan calon incumbent. Meskipun tidak ada jaminan bahwa incumbent sudah pasti menang dan nyatanya pada pilkada Bima 2015 justru pasangan IDP – Dahlan keluar sebagai pemenang.

Pilkada 2020 IDP merupakan bakal calon petahana. Dalam berbagai ruang diskusi selalu kita dapatkan argumentasi bahwa dalam konteks pilkada pada setiap levelnya jika calon petahana maju lagi maka sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa petahana memiliki keistemewaan bila disbanding bakal calon yang lain. Kenapa demikian, karena memiliki popularitas yang tinggi serta pengaruh pada struktur pemerintahan yang menguasai hajat hidup masyarakat ada dalam genggamannya.

Jika kekuatan modal ini coba – coba dilakukan maka petahana bisa memiliki peluang besar dalam memenangkan pilkada.

Kajian ilmiah yang menggambarkan petahana dalam kontestasi Pilkada sudah banyak dilakukan dan salah satunya adalah hasil kajian Andi Muh. Dzul Fadli dkk menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk kekuasaan sebagai faktor kemenangan petahana, yakni: Pertama, bentuk kekuasaan yang terlihat (visible power) ialah kesempatan untuk menarik simpati masyarakat melalui jualan program pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai investasi politik. Kedua, bentuk kekuasaan yang tersembunyi (hidden power) ialah politisasi birokrasi melalui mobilisasi aparatur sipil negara, monopoli dukungan partai politik, dan kooptasi terhadap penyelenggara pemilu. Ketiga, bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (invisible power), melalui peranan pemuka agama dan pemangku adat untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi merupakan modalitas politik petahana sebagai konsekuensi dari stratifikasi sosial-masyarakat. (Andi Muh. Dzul Fadli dkk, Jurnal TAPIs Vol. 14 No.02 Juli-Desember 2018).

Kajian tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa variabel sebagai petahana sangat rentan disalah gunakan untuk melakukan suksesi pemenangan dalam pilkada sehingga kemudian bisa merusak tatanan demokrasi yang sudah ada.

INVESTASI POLITIK JANGKA PANJANG IDP

Hal lain yang menarik buat penulis pada Pilkada Bima 2020 selain modal Politik IDP dalam mengahadapi pilkada 2020 adalah yang berkaitan dengan investasi politik jangka panjangnya.

Suka atau tidak suka dan mau atau tidak mau bahwa dinasti politik di Kabupaten Bima sudah terjadi, tetapi bagi penulis dalam politik termasuk adanya dinasti politik sulit rasanya kalau itu tidak dimaksudkan untuk terus merawat hasrat kekuasaannya. Politik dinasti memang tidak hanya terjadi di Kabupaten Bima melainkan juga terjadi dibeberapa daerah di Indonesia dan menjadi diskursus ditengah tengah masyarakat salah satunya adalah politik dinasti merusak sistem demokratisasi dan lain sebagainya.

Pada konteks Kabupaten Bima penulis melihat bahwa ekskalasi tatanan pemerintahan kedepan belum bisa terlepas dari bayang – bayang dinasti politik Trah Kesultanan. Setelah Alm. Dae Ferry menjadi Bupati dua periode berlanjut kepada sang istri (IDP) yang akan maju menjadi kontestan pada periode kedua, kemudian pada gelombang berikutnya setelah sang istri (IDP) maka tongkat kepemimpinan baik kepartaian maupun pemerintahan bukan tidak mungkin akan berlanjut kepada Dae Yandi yang notabene anak Alm. Dae Ferry dan IDP yang sekarang terjun pada politik praktis dan menduduki jabatan strategis sebagai Ketua

DPRD Kabupaten Bima 2019 – 2024 diusia yang sangat muda dan minim pengalaman politik, rekam jejak politik kedua orang tuanya tampak mengilhami karir politiknya dimasa – masa yang akan datang yang tidak jauh berbeda dengan permulaan karir politiknya saat ini.

Pilkada 2020 setidaknya IDP memiliki beban politik yang tidak kecil karena harus bisa memastikan karir politiknya bisa berjalan dua periode terlepas dengan siapa pasangan pada akhirnya dan kepastian keberlanjutan karir politik Dae Yandi Pasca IDP paripurna sebagai Bupati Bima. Maka kerja – kerja politik IDP hari ini dan dimasa akan datang baik sebagai elit partai maupun sebagai elit pemerintahan merupakan investasi politik jangka panjang yang peruntukannya kemungkinan besar untuk melanggengkan trah politik keluarganya.

Pada bagian akhir tulisan, penulis perlu menggaris bawahi dari uraian diatas bahwa yang berkaitan dengan modal politik IDP dalam Kontestasi Pilkada Bima 2020 yang menjadi poinnya adalah IDP dengan siapapun pasangannya nanti sangat diuntungkan. Sebab memiliki tiga variabel tersebut untuk bisa dikapitalisasi dalam bentuk dukungan riil ditengah –tengah masyarakat.

Hal tersebut menjadi warning bagi para penantang IDP agar bisa menjadi lawan tanding yang sebanding, akan tetapi dengan konfigurasi politik yang ada sekarang ini maka sulit mendapatkan lawan sebanding buat IDP, kerena pada sisi yang lain para penantang terkooptasi pada kepentingan dan orientasi politik yang berbeda.

Kecuali para penantang berikut dengan partai politik yang belum merekomendasikan bakal calon bersatu membangun koalisi dan mencari figur yang cocok dan sebanding untuk menantang IDP dan pasangannya, walaupun rasa – rasanya sulit untuk bisa terwujud dan pada akhirnya sebaran pasangan bakal calon akan bisa lebih dari tiga pasang dan belum ada dalam catatan pilkada Bima yang hanya diikuti oleh dua pasang calon secara head to head selama pilkada langsung dilaksanakan.

Poin berikutnya adalah yang berkaitan dengan Investasi Politik Jangka Panjang, bagi penulis sulit menafikan kiprah politik IDP hari ini kalau hanya berpikir pada satu suksesi kepentingan saja, paling tidak ada dua suskesi yang ada pada pundak IDP, pertama suksesi kepemimpinanya dalam mengabdi bagi masyarakat Bima sebagai Bupati, kedua ada semacam kode alam yang mengambarkan bahwa IDP harus bisa menyuksesi klan politiknya pasca paripurna sebagai Bupati Bima, maka segala upaya politiknya hari ini merupakan investasi politik jangka panjang.  (*)

Wallahu A’lam Bishawab….

Penulis adalah Pengurus DPP Barisan Pemuda Bima Nusantara (DPP Bardam Nusa)

Share
  • 146
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top