Muhammad Jafar
Bima, Bimakini.- Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Kabupaten Bima, Kamis (18/6) menyampaikan pandangan tentang penyampaian usulan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 oleh Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, SE. Fraksi PAN menyetujui usulan tersebut untuk dibahas lebih lanjut.
Staf Ahli Fraksi PAN, Muhammad Jafar menyampaikan, FPAN memberikan sejumlah catatan kepada Pemerrintah Daerah. Upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dari sebuah pembangunan.
“Sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bima seharusnya berbanding lurus dengan capaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Kata dia, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah menjelaskan efektivitas penggunaan APBD tahun anggaran 2019 terhadap kehidupan masyarakat. Bagaimana efeknya terhadap pengurangan pengangguran, penanggu-langan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Hal-hal seperti ini harus dijelaskan kepada masyarakat luas yang tidak kami temukan dalam dokumen nota pengantar keuangan yang disampaikan oleh Bupati Bima.
Terangnya, dari aspek laporan pendapatan, khususnya PAD, terealisasi Rp135.874.141.560,57 dari target sebesar Rp146.114.875.268,68, artinya ada Rp10 milar lebih yang tidak terealisasi. Dalam pandangan Fraksi PAN, potensi PAD sesungguhnya sangat besar. Namun inovasi dan kreativitas masih minim dari para perangkat daerah yang menyebabkan setiap tahun pencapaian PAD tidak berkembang signifikan.
Untuk itu, kata Jafar, Fraksi PAN memberikan beberapa catatan sekaligus masukan untuk mendorong meningkatnya PAD. Yakni peningkatan intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat atau wajib pajak. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi daerah berbasis online sistem.
Penatausahaan aset dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Melakukan upaya-upaya seperti inventarisasi dan dokumentasi aset, legalisasi aset, eksistensi aset, struktur penyelenggara aset yang profesional dan efisien, pemanfaatan aset dan pengamanan aset, kerjasama dan penyelesaian kasus atau sengketa atas aset.
Terkait dengan masih rendahnya daya kreativitas dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, Fraksi PAN mengharapkan Wakil Bupati Bima bisa mengambil peran yang lebih. Menunjang tugas Bupati untuk mengoordinasikan aparatur birokrasi agar bekerja profesional dalam mewujudkan visi dan misi Bima RAMAH.
Apalagi, saat ini angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga masih tinggi. Ini menjadi tantangan serius bagi jajaran pemerintah daerah.
Pada aspek belanja daerah, Fraksi PAN menilai bahwa realisasi belanja daerah masih belum berorientasi kepada outcome, sehingga capaian dan tingkat serapan anggaran masih sebatas capaian output semata. Padahal jika mengacu pada visi misi pemerintah Kabupaten Bima terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sudah seharusnya realisasi belanja berbanding lurus dengan tingkat kemajuan dan upaya capaian pengentasan kemiskinan. (BE04)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
