Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah bersama lima pimpinan negara.
Mataram, Bimakini.- Lima pimpinan Kementerian/Lembaga RI, yaitu Menkopolhukam, Prof. Dr. HM Mahfud MD, Mendagri, Prof. Dr. HM Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Wakapolri, Komjen Gatot Edy Pramono, Kasum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto dan didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menggelar dialog langsung dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, aktivis serta ormas se Provinsi NTB, di Hotel Kila Senggigi, Lombok Barat, Selasa (21/7/2020).
Dialog antara pimpinan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi. Membuka diskusi, Sekda memberikan kesempatan kepada seluruh tamu undangan mulai dari tokoh agama hingga para akademisi untuk memberikan informasi ataupun masukan kepada institusi negara yang hadir.
“Kita minta masyarakat NTB, baik dari kalangan ulama, akademisi, aktivis untuk memberikan informasi, memberikan saran kepada seluruh pimpinan institusi negara yang hadir,” ujar Sekda mempersilahkan tamu undangan untuk bertanya ataupun memberikan informasi.
Sebagai pembuka, mewakili tokoh agama, TGH. Ma’arif, memberikan informasi kepada Menkopolhukam bahwa NTB sudah siap menghadapi Pilkada 2020. Menurutnya, Pilkada jangan sampai ditunda lagi, karena kalau sampai tertunda lagi karena Covid, itu semua akan menimbulkan masalah baru.
“Pak Menkopolhukam yang kami hormati, kami minta, jangan sampai Pilkada ini ditunda lagi,” ungkapnya.
Sebagai masyarakat, lanjutnya, penanganan Covid-19 di Provinsi NTB sudah baik. Salah satu contoh pada saat dikeluarkannya anjuran untuk beribadah dari rumah, pada saat yang sama pula pusat perbelanjaan dan tempat keramaian ditutup juga.
“Meski berat tidak sholat Jum’at di masjid saat pandemi Covid-19. Tapi, karena perintah Ulil Amri (Pemimpin) jadi wajib kami ikuti,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Prof. H.M Mahfud MD, mengatakan bahwa pembahasan Pilkada sudah final dan tidak perlu dikhawatirkan lagi oleh masyarakat. Menurutnya, kalau karena pandemi Covid-19 lalu Pilkada ditunda, maka ratusan pemerintah daerah yang akan di PLT-kan kepala daerahnya dan itu semua akan merusak demokrasi.
“Kalau alasannya, menunggu corona lewat, tidak ada satupun orang yang bisa meramal corona ini berakhir kapan. Bahkan, WHO mengatakan ini menjadi pandemi selamanya, makanya kita yang harus menyesuaikan diri,” ungkap Mahfud.
Negara ini, lanjut Mahfud, mendengar masukan banyak orang, mulai dari masyarakat, KPU, DPR, pemerintah, DPD, Bawaslu, Polri, TNI dan lain-lainnya dan mereka semua sepakat Pilkada tahun ini tidak akan diundur kembali. Tentunya, dengan mengutamakan protokol kesehatan.
“Satu orang satu paku untuk nyoblos, pakai masker, pokoknya patuhi protokol kesehatan,” tambahnya.
Senada dengan Menkopolhukam, Wakapolri dan Wakil Ketua DPD RI mengatakan Pilkada tahun 2020 tidak akan ditunda lagi, dengan syarat semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Tidak hanya Indonesia, 46 negara di dunia juga akan melakukan pemilu tahun ini, dilakukan di tengah pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan,” ujar Wakapolri, Komjen Gatot Edy Pramono.
TNI/Polri, tambahnya, mendukung sepenuhnya proses Pilkada tahun 2020 yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi salah satu kunci berjalannnya Pilkada dengan baik.
“Kami dari unsur kepolisian, bersama dengan TNI siap melakukan keamanan Pilkada dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Yang terpenting dan utama, protokol kesehatan harus dan wajib ditaati. Itu semua, demi kesehatan berjalannya Pilkada dengan baik. “Patuhi protokol kesehatan, TPS akan di perbanyak untuk menghindari kerumunan,” tutupnya.
Mengakhiri dialog, Gubernur NTB mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pimpinan institusi negara yang berkesempatan hadir di tengah pandemi Covid-19 ini. Menurut Gubernur, kedatangan pimpinan institusi negara ke NTB menjadi suntikan semangat untuk seluruh masyarakat NTB.
“Terimakasih silaturahimnya, kami bersyukur dan merasa berbahagia, masyarakat NTB bisa kembali bersilaturrahim dan berdialog dengan pejabat negara,” ujar Gubernur. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
