Connect with us

Ketik yang Anda cari

Ekonomi

Hingga Juni 2020, 1.301 KPM PKH Dinyatakan Sejahtera Mandiri

KPM PKH didorong untuk  dapat mandiri.

Mataram, Bimakini.- Praktik Pendampingan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI di Kabupaten/Kota Provinsi NTB menuai hasil. Setidaknya dari Januari hingga Juni 2020, angka capaian data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sejahtera Mandiri sebanyak 1.301 orang.

Data tersebut sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan Visi-Misi Pemerintah Provinsi NTB, mencetak generasi sehat, cerdas dan masyarakat seahtera Mandiri.

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, SSos, MH mengungkapkan, dari data Penyaluran Per Bulan Juni 2020 sebanyak 345.899 KPM dengan jumlah bantuan Rp.84.793.043.000. Jika dilihat realisasinya, dampak Program PKH sangat signifikan. Data Gradeuasi Seahtera Mandiri Kabupaten/Kota di NTB pada  tahun 2020 sebanyak 1.301 Keluarga. Data tersebut diambil mulai januari hingga Juni tahun 2020.

“Angka hasil capaian ini sangat membanggakan, karena banyak penerima manfaat percaya untuk mundur secara sukerala karena merasa diri sudah sejahtera,” Ungkapnya pada rilis pers, Sabtu (11/7/2020)

Lanjut Khalik membandingkan capaian dengan tahun ini, dalam kurung waktu enam bulan, Januari hingga Juni, hasil pendampingan SDM PKH di lapangan sangat menggembirakan, pasalnya data tersebut belum genap untuk satu tahun dan terkendala Pandemi Corona. Pada tahun 2019 dengan data genap satu tahun sebanyak 1.082 warga.

Untuk enam bulan selanjutnya, Juli hingga Desember 2020) pada masa new normal, pendamping akan bekerja maksimal untuk menumbuhkan semangat penerima bansos non tunai tersebut bisa sejahtera mandiri. Sebab, berdasarkan data yang sejahtera, rata-rata  di-dominasi KPM yang memiliki usaha kecil (mikro), seperti usaha bakulan dan kios kecil di tengah lingkungan masyarakat.

Melalui pendampingan Program PKH pada pertemuan Peningkatan Kemampuan Kelompok (P2K2) oleh pendamping di setiap waktu, sederet pengetahuan diberikan, seperti materi dalam modul Pengasuhan anak dan Pendidikan, Modul Kesehatan, Modul usaha eonomi serta Modul Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Kesos), pelayanan Lansia dan Disabilitas Berat. Dengan pengetahhuan yang diperoleh, percaya diri warga untuk perubahan perilaku dan cara berfikir serta pengembangan usaha,  membuahkan hasil.

“Penerima yang sudah lebih awal memiliki usaha, diberikan motivasi dan edukasi pengembangan usaha, melalui modul Ekonomi. Ini cara jitu Pendampingan Program Kemensos tersebut,” tuturnya.

Mantan Plt Bupati Lombok Timur ini menerangkan, Program PKH Kemensos ini sejalan dengan Visi Misi Pemerintah Provinsi NTB. Salah satunya target menciptakan masyarakat sejahtera mandiri. Oleh sebab itu, Pendamping PKH tugasnya tidak sekedar memastikan bantuan cair, tapi harus punya rencana kerja yang jelas dan terukur. Sehingga Graduasi Mandiri yang terjadi bukan alami, akan atetapi harus by design.

Pendamping harus bisa menggali potensi yang dimiliki KPM dampingannya sehingga mempunyai target waktu untuk bisa meningkatkan taraf hidup.

Menurut dia, capaian sejahtera mandiri tidak cukup dengan adovaksi dan edukasi semata. Program di provinsi dan daerah-pun harus dapat mengintervensi penerima PKH.

Karena bansos PKH hanya mengintervesi sampai jenjang SM/SMK sederajat, maka kelanjutan pendidikan anak harus menjadi prioritas dengan membangun disign yang konstruktif.  PKH saat ini sedang berproses menyemangati “gerakan ayo kuliah” untuk anak-anak KPM PKH.

“Gerakan Ayo Kuliah, cetak generasi cerdas, generasi gemilang dan generasi harapan adalah metode untuk menciptkan semangat anak PKH melenjutkan pendidikan tinggi, dengan mengakses program Pemerintah KIP Kuliah/Bidik misi,” pungkas Khalik. (BE04)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

Bima, Bimakini – Ibu Ani sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, lima tahun dikeluarkan dari daftar penerima PKH. Padahal,...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Sudah delapan bulan memiliki Kartu PKH, tapi hingga saat ini saldo nihil. Hal itu dikeluhkan oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM)...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Anggota BPD Darusalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Iksan H Maksud pertanyakan terkait pengumpulan kartu PKH yang disinyalir atas perintah pendamping PKH. Menurutnya,...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ada batas kewenangan untuk keluarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai sudah tidak layak atau sudah masuk...

Ekonomi

Bima, Bimakini.-  Hingga saat ini Kabupaten Bima, sampai saat ini belum memiliki Perda tentang standar kemiskinan. Standar yang digunakan saat ini untuk menyebut miskin...