Pemberian gizi bagi anak untuk mencegah stunting.
Mataram, Bimakini.- Intervensi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial adalah salah satu intstrumen mencegah terjadinya bayi dan balita stunting di tengah pandemi virus korona atau Covid-19. Sebab, pada masa pandemi daya beli masyarakat menurun.
Berdasarkan data tahap III, 2020, Program Keluarga Harapan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (JSK) jumlah ibu hamil yang menerima PKH di NTB sebanyak 2.012 dan usia dini 116.079 anak.
“Untuk itu PKH dicairkan setiap bulan agar ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tetap ada pemasukan,” Ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos MH, pada rilis pers, kamis (23/7).
Menurutnya, jumlah bantuan untuk komponen Kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia dini tahun ini masing-masing mendapatkan Rp3 juta setiap tahunnya. Bahkan ada tambahan 25 persen yang sudah direalisasikan April-Mei dan Juni 2020. Kenaikan anggaran ini wujud negara hadir di tengah rakyat.
“Uang bansos ini harus dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan bergizi seperti telur, ikan, daging, sayur dan buah-buahan,” ujarnya.
Kata mantan Plt Bupati Lombok Timur ini, pada beberapa kesempatan Menteri Sosial mengatakan urusan gizi, tidak boleh dilupakan dalam kedaan apapun termasuk di tengah Covid-19. Apabila gizi anak terpenuhi, maka anak-anak tumbuh sehat dan dapat berprestasi di sekolah dan tidak mudah terserang berbagai penyakit seperi Covid-19.
“Gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak usia dini juga akan mencegah stunting. Dengan gizi yang baik maka imun tubuh anak-anak akan semakin kuat,” kutip Khalik.
Dia menginginkan dalam kondisi pandemi atau dalam era new normal, angka stunting atau masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya, dapat ditekan dan minimalisir. Sehingga dapat tercapai target Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2025 yaitu penurunan angka stunting.
Untuk diketahui, sambung dia berdasarkan data penyaluran bansos PKH tiap Bulan, pada bulan Juni 2020 Rp. 83.795.723.000, bagi 345.912 KPM. Dalam pelaksanaan PKH pada semeseter I (Pertama) periode Januari sampai dengan Juni Kabupaten Kota se NTB, Telah dicapai angka graduasi Sejahtera mandiri (Keluar dari Kepesertaan PKH) Sebanyak 1.301 KPM.
Selanjutnhya, pada Juli 2020, Provinsi NTB mendapatkan penambahan PKH untuk perluasan satu rasi kecamatan sebanyak 34.326 KK. “Saat ini, SDM pelaksana PKH sedang bergelut dengan kegiatan Validasi calon Penerima PKH tersebut. Masyarakat bisa mengawasi langsung di lapangan,” tandas Khalik. (IAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
