Drs Sirajuddin, MM
Bima, Bimakini.- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima, Drs Sirajudin, AP, MM menyebutkan terdapat 5.203 KK di Kecamatan Langgudu masuk kategori miskin berdasarkan bantuan sosial. KK itu tersebar di 15 Desa di Kecamatan Langgudu.
Berdasarkan data BPS tahun 2015 kategori miskin sebanyak 5.203 KK. Desa Laju 571 KK, Doro O’o 394 KK, Waworada 403 KK, Kawuwu 205 KK, Karumbu 665 KK, Kalodu 175 KK, Rupe 514 KK, Kangga 301 KK, Karampi 510 KK, Wadu Ruka 324 KK, Dumu 424 KK, Rompo 305 KK, Sambane 158 KK, Sara Ruma 115 KK, serta Pusu 133 KK.
Dari tahun 2015 hingga sekarang, 15 Desa di Kecamatan Langgudu belum melakukan Musdes untuk verifikasi faktual agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbarukan. Kemensos melalui Dinsos Kabupaten, berikan kesempatan Verfak dan diperbaharui ulang di DTKS sampai 2 Agusutus 2020.
“Bagi Desa yang tidak lakukan Verfak sampai waktu yang ditentukan, tidak dapat menerima Bansos dalam bentuk apapun,” tegasnya saat Rakor dengan Operator Sistem Informasi Desa (SID) se-Kecamatan Langgudu guna melatih pengolahan DTKS, Kamis.
Untuk itu, kata dia, diberi pelatihan bagi operatir SID Des. Bahkan Kecamatan Langgudu pertama yang melakukannya. Kesempatan tersebut, tidak seharusnya dilewatkan oleh Pemdes. Karena tahun anggaran berikutnya, banyak Bansos yang akan tersalurkan kepada masyarakat yang terdaftar di DTKS.
“Seperti Kelompok tani, Rutilahu, termasuk penambahan KPM PKH, BPNT dan Bansos lainnya,” katanya.
Kata dia, kegiatan Rakor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan, memiliki nilai lebih bagi Pemdes, khususnya peningkatan kualitas Operator SID. “Bagi Desa yang tidak ikuti Rakor dan pelatihan ini, termasuk desa yang rugi dan kualitas peningkatan sumber daya kerja operator, tidak dijamin,” katanya.
Lajutnya, bantuan yang tersalurkan melalui Dinsos, banyak program diberikan kepada masyarakat. “Melalui Musdes, Pemdes akan tetapkan warga kategori miskin untuk ditambahkan di BDT. Sementara kategori miskin, Kemensos menetapkan lima kategori yaitu pengenalan tempat, keterangan petugas dan responden, keterangan perumahan, kepemilikan aset dan keikutsertaan program, dan keterangan sosial ekonomi keterangan rumah tangga. Semuanya akan klasifikasi berdasarkan semua kategori menjadi 40 font pertanyaan yang diisi secara jujur saat pendataan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kabid RSPFM, Noor Hidayat, SE menginformasikan, DTKS merupakan data orang yang mendapatkan Bansos dalam bentuk apapaun. Seperti sektor pertanian, nelayan dll. Melalui Verfak, tidak menghapus data yang ada. Namun menambahkan dengan mengisi lima kategori yang dibagi menjadi 40 font pertanyaan secara jujur.
“Verfak dilakukan mulai dari RT, RW, Dusun, lalu di Musdeskan dan ditetapkan sesuai pengisian yang dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat setempat,” jelasnya.
Camat Langgudu, Rijal Mukhlis, SE mengatakan, Rakor bersama Pemdes untuk melatih Operator SID dalam mengolah DTKS. Dalam melakukan verifikasi faktual data masyarakat miskin kedepannya, Operator SID harus dibekali kualitas yang mapan. “Rakor dihadiri Kadis Sosial beserta Kabid dan Operator PKH, untuk suguhkan materi diklat khusus operator SID,” katanya. (BE10)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
