Kondisi kerusakan hutan di Dompu.
Dompu, Bimakini. – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Dompu, Ir Muttakun merasakan ada ketidakadilan dalam penanganan dan pencegahan kerusakan hutan di Kabupaten Dompu. Dia menuding Kapolda dan Gubernur NTB membuarkan kehancuran hutan di Dompu.
“Semua pasti paham kalau kehidupan manusia saat ini termasuk masyarakat NTB dan masyarakat Dompu di masa mendatang sangat bergantung dari belas kasihan alam dan hutan,” katanya dalam rilisnya, Jum’at (17/7).
Menurutnya, saat ini hutan di NTB khususnya di Dompu dalam kondisi kritis. Nyaris tidak ada program yang mampu mengembalikan kondisi hutan yang rusak.
Kenyataan itu jauh berbeda dengan inovasi program penanganan Covid-19. “Kapolda dan Gubernur NTB sungguh sangat inovatif dan kreatif dalam menangani kasus Covid-19. Hingga melahirkan gagasan “Program Kampung Sehat” yang dikemas dalam bentuk lomba agar warga menciptakan lingkungan bersih untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran Covid-19. Diwaktu yang bersamaan, Gubernur dan Kapolda NTB tidak melihat kasus kerusakan hutan,” ujar duta NasDem ini.
Contohnya, kata dia, masyarakat Desa Karamabura berteriak sendiri agar BKPH dan APH menindak tegas pelaku perusakan hutan. Bahkan memotong pipa distribusi air PDAM untuk masyarakat Kabupaten Dompu.
Akibatnya, masyarakat kota Dompu tidak lagi bisa mendapat pasokan air akibat terputusnya pipa induk PDAM yang dirusak oleh warga Karamabura. Akibat kecewa terhadap lambannya APH yang tidak segera menghentikan kegiatan illegal logging dan perambahan hutan.
“Supaya ada keadilan dalam penanganan kasus maka kami meminta Gubernur dan Kapolda NTB agar dapat menyiapkan program yang lebih inovatif dan kreatif dari sekedar lomba kampung sehat demi menyelamatkan hutan di NTB dan Dompu dari kepunahan yang akan membinasakan ummat manusia,” tutupnya. (AZW)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
