Khalid Bin Walid
Kota Bima, Bimakini.- Anggota DPRD Kota Bima , Khalid Bin Walid, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Bima periode 2020-2024.
Pemilihan Ketua IPSI Kota Bima digelar di aula Kampus AKBID Suara Mandiri, Ahad (26/7). Selain Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bima ini, ada juga kandidat lainnya, yakni, H Muhammad Amir.
Namun, dari dua kandidat itu, hanya satu yang hadir, yaitu Khalid Bin Walid. Sementara H Muhammad Amir tidak hadir tanpa ada alasan. Sehingga Khalid Bin Walid terpilih secara aklamasi.
Ketua terpilih IPSI Kota Bima, Khalid Bin Walid menyampaikan penghormatan karena terpilih. “Kepercayaan ini akan saya jaga demi kemajuan pencak silat,” ungkapnya.
Dirinya berjanji akan menjalankan amanah diberikan. Bahkan berkomitmen memajukan cabor pencak silat Kota Bima, baik di kancah daerah, provinsi maupun nasional . “Saya akan koordinasi dengan IPSI pusat, supaya bisa hadirkan pelatih nasional di Kota Bima,” janjinya.
Terpilihnya sebagai ketua, Walid mengajak semua pihak untuk bersama-sama memajukan IPSI Kota Bima. “Dengan kebersamaan, kita yakin cabor pencak silat Kota Bima akan semakin maju,” pungkasnya.
Sementara Ketua demisioner IPSI Kota Bima, H Jubair, SKM, MKes., mengungkapkan, muskot berlangsung aman dan lancar. Meski diakuinya diundur beberapa jam karena menunggu salah satu kandidat dan undangan lainnya.
Diakui Jubair, pelaksanaan muskot hanya hadir satu kandidat saja yaitu Khalid Bin Walid. Kendati demikian, pelaksanaan muskot dianggap sesuai prosedur karena sudah kuorum, yaitu diikuti oleh 8 cabor yang ada di Kota Bima.
“Bahkan dihadiri oleh IPSI NTB yang diwakili oleh ketua lembaga wasit dan juri,” ungkapnya.
Jubair mengungkap, sebelumnya telah dilaksanakan muskot. Namun surat yang disampaikan oleh panitia muskot dinilai cacat hukum karena tidak ada kelengkapan dari IPSI Kota Bima. “Sehingga syarat regulasinya tidak terpenuhi,” tuturnya.
Dia pun menegaskan, bahwa surat yang diajukan oleh panitia muskot sebelumnya sudah dibatalkan. Dasarnya pun jelas yaitu instruksi dari ketua IPSI karena tidak melibatkan IPSI yang kepengurusannya masih syah.
“Sebab dalam anggaran dasar IPSI, itu harus ada laporan pertanggungjawaban dari pengurus lama, setelah itu baru didemisionerkan lalu dilaksanakan muskot,” tegasnya. (BE06)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
