Connect with us

Ketik yang Anda cari

Ekonomi

15.279 Ton Beras Bansos Tambahan untuk KPM PKH NTB Segera Didistribusi

Pengecekan beras di gudang Bulog.

Mataram, Bimakini.- Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI di Kabupaten/ Kota se Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam waktu dekat akan menerima bantuan sosial (Bansos) tambahan beras.

“Berdasarkan data PKH bulan Juli 2020 Sebanyak 339.588 KPM akan mendapat masing-masing 15 kg beras medium sehingga kebutuhan NTB dalam sebulan sebanyak 5.093 ton lebih atau 15.279 ton lebih,”Ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos MH, di Gudang Bulog Kanwil NTB, Selasa (11/8)

Menurutnya, lebih awal KPM PKH mendapatkan bantuan uang secara non tunai dan bantuan sembako secara reguler Selanjutnya Keluarga pra sejahtera PKH diberikan beras 15 kilogram/KPM. Bansos tambahan beras ini dimaksudkan akan mampu menekan naiknya angka kemiskinan akibat dampak covied-19 di NTB.

Salah satu penyebab utama kemiskinan di NTB adalah kebutuhan konsumsi beras. Oleh sebab itu, Dinas Sosial Provinsi NTB terus mempersiapkan diri, termasuk mengechek langsung kesiapan beras di gudang Perum Bulog NTB di Dasan Cermen Lombok Barat.

“Bansos tambahan beras ini, dimaksudkan dalam rangka penanganan dampak covid19 dan mengantisipasi naiknya angka kemiskinan,”  ujarnya.

Hari ini lanjut Khalik, pihaknya mendatangani langsung gudang beras milik  Perum Bulog Provinsi NTB didampingi langsung oleh Koordinator Regional PKH wilayah III (Bali -Nusra) dan koordinator PKH Wilayah NTB 1 , untuk memastikan kesiapan beras secara kuantitas dan kualitas. Termasuk mendiskusikan tentang mekanisme pendistribusian di Kabupaten/Kota.

“Hasil pengechekan beras dan kadar airnya sudah siap dan berkualitas,”  ujarnya.

Dalam waktu dekat sambung Khalik, pendistribusian akan dilakukan oleh Perum Bulog Kanwil NTB, sesuai dengan pemetaan lokasi titik yang telah disepakati. Mapping data calon penerima dan titik pendistribusian sedang dalam proses finalisasi. Termasuk kesiapan koordinasi dengan pihak terkait. Hari ini juga sedianya akan digelar Rapat koordinasi dengan Kemensos melalui V-con untuk bahas hal tekhnis lainnya.

Proses pendampingan akan melibatkan SDM PKH di Kabupaten Kota, dibawah pemantuan dan pengawasan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.  Pendistribusian harus tepat sasaran sesuai data dan jumlah yang di alokasi. Keluarga rentan ini dipastikan menerima haknya tanpa ada perantara pihak lain yang tidak berkepetingan.

“Jika ada ditemuan kekurangan, baik dalam bentuk jumlah dan kualitas, segera laporkan ke Dinas Sosial Masing-masing. Kemudian Bulog akan siap menggantikannya,” tegas Mantan Kalak BPBD Provinsi NTB ini.

Sementara, Wakil Pimpinan Perum Bulog Provinsi NTB, Yudi Prakasa Yuda menjelaskan, menindaklanjuti Surat Kemensos Ri nomor 1957/.5.2/BS.02.01/08/2020 tanggal 04 Agustus 2020 perihal penugasan penyediaan dan distribusi bansos beras. Adapun Perum Bulog kanwil NTB telah menyediakan beras berkualitas baik produksi lokal NTB. Sebanyak kebutuhan penyaluran bansos 3 (tiga) bulan sebanyak 15.261.460 kilogram yang tersimpan di gudang Perum Bulog.

“Pada prinsipnya kami telah mempersipkan beras untuk penyaluran dalam waktu dekat ini. Jenis bansos beras adalah beras medium,”  ujarnya.

Setelah pengechekan kesiapan bansos beras, Jajaran Dinsos dan Perum Bulog mencoba  mencicipi nasi dari beras medium yang akan didistribusikan. (BE04)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

Bima, Bimakini – Ibu Ani sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, lima tahun dikeluarkan dari daftar penerima PKH. Padahal,...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Sudah delapan bulan memiliki Kartu PKH, tapi hingga saat ini saldo nihil. Hal itu dikeluhkan oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM)...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Anggota BPD Darusalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Iksan H Maksud pertanyakan terkait pengumpulan kartu PKH yang disinyalir atas perintah pendamping PKH. Menurutnya,...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ada batas kewenangan untuk keluarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai sudah tidak layak atau sudah masuk...

Ekonomi

Bima, Bimakini.-  Hingga saat ini Kabupaten Bima, sampai saat ini belum memiliki Perda tentang standar kemiskinan. Standar yang digunakan saat ini untuk menyebut miskin...