Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Bahas Raperda APBDP, Wagub NTB Sampaikan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Dr Hj Siti Rohmi Djalillah

Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan tanggapan Gubernur NTB atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020, dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Provinsi NTB, Kamis (27/8/2020).

Wagub menyampaikan sembilan tanggapan dan jawaban terhadap saran, masukan dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD pada rapat sebelumnya.

Wagub juga mengungkapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua fraksi DPRD Provinsi NTB, karena telah memberikan saran dan masukan yang substantif.

“Hal ini sebagai wujud dari adanya kesungguhan dalam menjalankan amanah dan tugas konstitusional seusai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Menanggapi saran dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk pandemi Covid-19 pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan total anggaran sebesar Rp 926,96 miliar, yang bersumber dari seluruh komponen belanja dan pembiayaan daerah.

“Dari total anggaran tersebut, penanganan Covid-19 dialokasikan pada pos belanja tidak terduga (belanja tidak langsung) sebesar 302,98 miliar rupiah lebih,” ungkapnya.

Anggaran tersebut, lanjut Wagub, dipergunakan untuk penanganan kesehatan masyarakat sebesar Rp 170,48 miliar, dengan realisasi hingga saat ini sebesar Rp 79.28 miliar. Kemudian, penanganan dampak ekonomi sebesar Rp 1,8 miliar dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 800 juta dan penanganan JPS Gemilang sebesar Rp 130,70 miliar lebih dengan realisasi sampai saat ini sebesar Rp 123,83 miliar lebih.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

“Sisa anggaran pada pos belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 sebesar 99,05 miliar rupiah lebih, rencana digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan kesehatan masyarakat dan penanganan dampak ekonomi sampai akhir tahun 2020,” tutur Wagub.

Sementara saran dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), terkait dengan kemajuan industrialisasi untuk mendukung kemandirian ekonomi daerah dan mengurangi tingkat pengangguran, Wagub menyampaikan lima subsektor atau kelompok industri prioritas di Provinsi NTB. Diantaranya, industri permesinan, otomotif listrik (sepeda listrik) dan energi terbarukan. Aktivitas industri ini berpeluang memberikan lapangan kerja baru, sehingga dapat menekan angka pengangguran.

“Semakin banyak permintaan produk UMKM/IKM lokal NTB, seperti sepeda listrik serta peralatan dan mesin-mesin produk NTB, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik pada sektor industri maupun pada sektor unggulan lainnya,” jelas Wagub.

Terakhir, setelah menyampaikan sembilan tanggapan untuk fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB, Wakil Gubernur mengatakan semua saran dan masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di waktu-waktu mendatang.

“Apabila masih terdapat hal-hal yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, pemerintah daerah bersedia untuk menyempurnakan koordinasi dan sinegritas dengan legislatif,” katanya. PUR

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

NTB

Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Kabupaten Bima, yang telah keluar menjadi juara umum...

Politik

Bima, Bimakini.- Pergantian Mori Hanafi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB dari fraksi partai Gerindra menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Khususnya dari kalangan masyarakat...

Politik

Mataram, Bimakini.- Ketua Badan Pengawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra H. Bambang Kristiono, SE (HBK) angkat bicara terkait pergantian posisi Wakil Ketua DPRD Prov....

NTB

Bima, Bimakini.- Memeringati Hari Perempuan Internasional (International Woman Day) 8 Maret, Program INOVASI NTB, Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Hamzanwadi (UNHAM) menggelar Webinar Nasional,...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjaring aspirasi  Kelompok Petani Garam bagi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi...