Unjukrasa para nakes. Galau!
SUATU hari beberapa tahun lalu, saya secara kebetulan satu pesawat dengan dr Agus Dwipitono. Kami punya tujuan kota yang sama, tetapi beda kepentingan. Saat itu, dr Agus sedang menjabat sebagai Pelaksana Tugas di Dinas Kesehatan Kota Bima.
Saya mengenal dr Agus sudah sangat lama. Kami bertahun-tahun hidup bertetangga. Itu sebelum dr Agus pindah ke rumahnya yang baru, Tambana. Namun begitu, perkenalan kami hanya sebatas tetangga, kadang sebagai pasien. Itu jauh sebelum ada BPJS Kesehatan seperti sekarang. Kini pun, saya masih menjadi pasien dr Agus, karena menjadi rujukan kartu jaminan kesehatan saya.
Walau sudah tinggal di rumah baru, tempat praktiknya belum pindah. Masih di BTN Penatoi. Hanya geser sedikit ke arah barat. Kini dokter sederhana itu, selain menjadi komandan Klinik Yasmin, juga sudah memiliki laboratorium sendiri. Kala azan magrib, biasanya meninggalkan praktik dan bergabung dengan jamaah Masjid Alhidayah. Masjid mungil di belakang tempat praktiknya.
Saat berjumpa di pesawat dalam penerbangan ke Lombok itu, kami bercerita banyak hal. Salah satunya yang menarik, adalah soal jabatannya di Dinas Kesehatan Kota Bima saat itu. Sebagai Plt. Bukan kepala dinas yang sudah difinitif. Saya tanya mengapa tidak ditetapkan sekalian. “Ah itu urusan pimpinan pak,“ katanya kepada saya.
Itulah jabatan yang dalam dua hari belakangan ini ramai dibahas di media online. Jabatan itu dipegang Drs Azhari. Maaf, Drs, bukan dr. Ada huruf s. Doctorandus, bukan dokter. Itu berasal dari bahasa Belanda. Gelar itu diberikan pada mereka yang lulus perguruan tinggi ilmu-ilmu sosial. Itu pun dahulu, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau gelar Anda masih Drs, maka berarti Anda sudah tua. Tua juga seperti saya yang diberi gelar Ir, insinyur.
Gelar Drs bukan untuk sekolah profesi kesehatan yang sangat lama itu. Mungkin di antara Anda yang merasa aneh. Jujur, saya juga. Sama juga ketika kawan saya di Dompu yang ahli gizi itu, pernah ditempatkan di Dinas Perkebunan. Jadilah kawan saya itu, ahli gizi yang urus kebun. Lucu? Bolehlah senyum-senyum.
Apakah hanya di daerah kita yang ada beginian? Tidak juga. Di sejumlah daerah lain juga banyak. Bahkan ada yang tidak mau dilantik karena jabatan barunya tidak sesuai disiplin ilmunya. Misalnya yang terjadi di Kabupaten Parimo, Parigi Moutong Sulawesi Tengah. Alasan otonomi daerah, membuat hal yang tabu sebelumnya itu, menjadi biasa saja. Katanya yang penting punya ilmu manajemen. Kemampuan mengelola organisasi. Itu saja sudah cukup! Lainnya bisa dipelajari. Toh ada juga kepala daerah yang drop out saat sekolah di bangku SMP. Tidak pernah juga duduk di bangku SMA. Tinggal ikut ujian persamaan saja. Dapat ijazah persamaan.
Kuasanya kepala daerah saat ini hampir-hampir seperti raja. Titahnya harus selalu dilaksanakan. Bahkan para wakil mereka nyaris tidak punya peran. Padahal dalam perjuangan merebut jabatan itu, mereka lakukan bersama-sama. Berjuang bersama-sama, susah bersama-sama, juga berdarah-darah bersama.
Anda juga pasti sudah tahu ada kepala dinas yang tidak pernah diganti-ganti. Sangat lama, bahkan setelah kepala daerah pun berganti-ganti. Hebat betul dia. Nyaris tidak ada promosi jabatan di dinas itu. Kasihan juga. Padahal tidak sedikit di antaranya yang sudah memenuhi syarat. Cerdas, hebat, bahkan punya prestasi. Tetapi ya begitulah. Mungkin mereka berada di tempat dan waktu yang tidak tepat.
Dokter Agus sampai kini pun masih tetap bersahaja. Kepada saya bercerita juga banyak hal. “Off the record,“ katanya karena tahu saya seorang wartawan ketika itu. Tetapi pada saat itu kan memang kami mengobrol sebagai kawan, bukan sebagai narasumber. Jadi aman-aman saja. Tetapi obrolan itu tetap saja menjadi referensi bagi saya dalam melihat dinamika daerah kapan pun. Saya pun menjadikan sebagai tambahan informasi, untuk disandingkan dengan desas-desus yang selama ini sebenarnya sudah ramai di tengah masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum. Apa? Rahasia umum itu bukannya tidak menjadi rahasia lagi?
Apa yang paling sering kita dengar? Salah satunya adalah tekanan kepentingan atasan. Bisa soal proyek, bisa juga soal kebijakan yang berlawanan dengan nurani. Atau bahkan bisa berimplikasi hukum. Bisa sangat menyerempet, risikonya tidak kecil. Hanya mereka yang siap dengan risiko itu saja yang berani mengambilnya. Bahkan lebih politis. Sangat politis malah, dibandingkan hal teknis yang seharusnya menjadi tugas utama seorang kepala dinas. Jadi seperti jabatan politik saja!
Setelah sekian lama waktu berlalu bahkan kepala daerah pun berganti, masalah seperti ini tetap saja ada. Bisa jadi karena sejumlah hal yang saya sebut di atas, maka telah menggerakkan hati puluhan tenaga kesehatan (nakes) Kota Bima untuk turun jalan, Rabu 5 Agustus 2020 lalu. Mereka berunjuk rasa. Tanpa suara, hanya spanduk dan pamflet bertuliskan Ganti Kepala Dinas Kesehatan. Tidak ada megaphone, karena mereka hanya mengenakan masker.
Bahkan ketika ingin dimediasi oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs H Muhtar Landa, para nakes yang sedang meradang itu menolak. Ya saya juga merasa agak aneh seh. Untuk apa mediasi, Karena tuntutannya hanya satu, ganti Kepala Dinas Kesehatan. Titik! Yang demo itu pegawai pemerintah, bukan buruh yang menuntut perusahaan. Langkah yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima adalah evaluasi. Apa yang menjadi alasan para nakes, tinggal perwakilannya dipanggil terpisah saja. Dengarkan saja keluhan mereka. Tinggal diambil keputusan.
Mungkin saat inilah Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, membuktikan kata-katanya kepada saya. Sebelum terpilih ia pernah berujar akan menghentikan kebiasaan penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan keahliannya. Mungkin mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar itu teringat dengan sabda Rasulullah: “Jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran.“
Bagi saya sebagai masyarakat, seharusnya pimpinan jabatan publik itu menghindari kegaduhan. Jika ada yang gaduh, pasti ada persoalan yang harus diurai. Ini bukan semata melanggar aturan atau melanggar hukum. Ini bisa saja soal etika. Jika menimbulkan kegaduhan yang bisa mempengaruhi kinerja, maka di situlah dibutuhkan kemampuan manajerial seorang top leader.
Di suatu waktu yang berbeda, saya diundang untuk menjadi juri independen pada lomba Teknologi Tepat Guna di kantor Bappeda Kota Bima. Yang undang pak Fakhrurajji, Kepala Bappeda Kota Bima. Pada kesempatan itu, kebetulan salah satu pesertanya adalah dari Dinas Kesehatan. Saya sempat berseloroh kepada peserta itu. Saya tanya, apakah nyaman dipimpin oleh kepala dinas yang bukan dari ilmu kesehatan. Itu jauh sebelum ada unjuk rasa para nakes.
Saya memang tidak perlu mendapatkan jawabannya. Karena pasti juga tidak akan dijawab dengan jujur. Saya hanya ingin bertanya saja. Sebagai masyarakat biasa, saya sangat bisa merasakan suasana batin para nakes ini. Mereka, apalagi saat pandemi ini, adalah garda terdepan dalam perang melawan Covid-19. Tentu mereka sangat butuh bukan hanya amunisi berupa APD, tetapi juga perasaan yang nyaman, bahagia. Bukankah perasaan itu bisa mempengaruhi imunitas? Imun tubuh untuk melawan Covid-19. Jangan biarkan mereka galau. Bagaimana pendapat Anda? (Khairudin M. ALI)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
