Opini

Problematika PJJ di Era Pandemi Covid-19

Oleh: Eka Ilham, M.Si

Pendidikan sepenuhnya bukan tanggung jawab GURU dan sekolah akan tetapi di era pandemi covid-19 peran orang tua merupakan PAHLAWAN TAMPA TANDA JASA bagi putra-putrinya.

Di era pandemic Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring maupun luring sarat kendala. Mengapa sampai terjadi seperti ini?.
Ajaran baru yang dimulai tgl 13 Juli 2020 memaksa para guru melaksanakan pembelajaran daring dengan berbagai metode pembelajaran salah satunya dengan menggunakan aplikasi Goegle Classroom. Munculnya pembelajaran daring mengacu pada surat edaran Gubernur NTB dan Dinas Pendidikan Provinsi NTB melalui surat edarannya memerintahkan setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran daring. langkah yang pertama dilakukan oleh sekolah SMA/SMK di Kabupaten Bima dengan mengadakan Workshop Pembelajaran Daring.

Tapi pada prinsipnya pembelajaran Daring yang di lakukan membuka sebuah kondisi perbedaan yang mencolok antara siswa miskin dan kaya. Terbukti ketika pembelajaran daring yang di lakukan terdapat beberapa temuan:

Pertama, dari tiga puluh siswa dalam satu kelas hanya tiga sampai sepuluh orang yang merespon kegiatan pembelajaran daring melalui Goegle Classroom dan WA dengan alasan.
Siswa sebagian besar tidak memiliki gawai handphone atau android kalaupun ada itu punya bapak, ibu atau kakaknya yang setiap saat tidak berada di rumahnya. Tidak memiliki kuota internet. Jaringan lelet karena letak geografis sebagian siswa pada khususnya Kabupaten Bima daerah 3 T akses internetnya sulit jangkuannya.
Kedua, tidak terbiasanya siswa berselancar dengan pembelajaran online/daring.

Ketiga beberapa kepala sekolah setiap satuan pendidikan belum mengeluarkan dana BOS untuk peruntukan pembelian paket internet bagi guru dan siswa. Sampai saat ini dari beberapa penuturan guru yang berada di kabupaten Bima masih menggunakan biaya pribadi baik guru maupun siswa menggunakan paket internet biaya pribadi otomatis berpengaruh pada proses pembelajaran daring.

Keempat, dalam satu minggu pembelajaran daring/pemberian materi hanya satu dan dua kali dilakukan mengingat siswa tidak memiliki paket internet dan persoalan gawai handphone. Kelima, siswa merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang diberikan guru-gurunya. Melihat dari kondisi tersebut, penulis melihat pembelajaran daring sangat tidak efektif di laksanakan selama pandemi ini. Solusi kedepan ditengah pandemi covid-19 para guru harus rela kembali mengunjungi siswa untuk memberikan modul dan lembar kerja siswa ke rumah-rumah terutama bagi siswa yang tidak memiliki gawai handphone atau android.

Sementara pihak Kemendikbud RI tidak terlihat langkah-langkah konkrit mengatasi berbagai kendala PJJ, padahal hasil survey berbagai pihak terhadap PJJ fase pertama seharusnya dapat dijadikan dasar menyelesaikan masalah. Namun, tidak ada terobosan apapun selama berbulan-bulan, sehingga permasalahan pelaksanaan PJJ fase kedua masih sama.

Padahal, jutaan anak Indonesia saat ini terkurung di rumah, dan para orangtua cemas terhadap efek jangka panjang pada anak-anak akibat terisolasi di rumah, kehilangan hak bermain, kesempatan bersosialisasi dan terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah. Data survey Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) fase 1 yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bekerjasama dengan Federasi Serikat Guru Indonesia pada April 2020 dan diikuti 1700 siswa, menunjukkan 76,7% responden siswa tidak senang belajar dari rumah.

PJJ adalah “hal baru” bagi anak, orangtua, ataupun sekolah. Ibaratnya, tidak ada satu pihak pun yang memiliki bekal cukup untuk menjalaninya, baik secara pedagogis maupun psikologis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Survei KPAI dengan FSGI yang disebarkan melalui jaringan SGI diseluruh daerah Indonesia terkait PJJ fase pertama berjalan tidak efektif dan 77,8% responden siswa mengeluhkan kesulitan belajar dari rumah dengan rincian : 37,1% siswa mengeluhkan waktu pengerjaan yang sempit sehingga memicu kelelahan dan stres; 42% siswa kesulitan daring karena orangtua mereka tidak mampu membelikan kuota internet, dan 15,6% siswa mengalami kesulitan daring karena tidak memiliki peralatan daring, baik handphone, komputer PC, apalagi laptop.

Orangtua juga ikut tertekan saat mendampingi anak-anaknya melakukan PJJ secara daring, karena harus mengingatkan berbagai tugas belajar, mana yang sudah dikerjakan dan mana yang belum. Itupun berlaku bagi orangtua yang menjadi PAHLAWAN TAMPA TANDA JASA menggantikan peran guru disekolah selama pandemi covid-19. Orangtua juga harus mengirim tugas-tugas anaknya kepada gurunya dalam bentuk foto dan video. Terbayang beratnya jika orangtua memiliki anak lebih dari satu yang bersekolah, termasuk beratnya kuota internet yang harus ditanggung orangtua.
Sementara itu, hasil survey yang dilakukan atas inisiasi pribadi oleh Komisioner KPAI bidang Pendidikan Ibu Retno Listyarti bekerjasama dengan jejaring FSGI di daerah pada Juni 2020 terkait pembukaan sekolah menunjukkan hasil yang cukup menarik, dimana 66% orangtua dari 196.546 responden menolak sekolah di buka pada 13 Julli 2020.

Namun, penolakan orangtua berbanding terbalik dengan sikap anak-anak yang justru setuju sekolah segera di buka sebanyak 63,7% dari 9 .643 responden. Disisi lain, sikap pendidik yang berasal dari jumlah sampel 18.111 responden guru sama dengan para siswanya, yaitu 54% setuju sekolah di buka. Para guru dan siswa mendukung sekolah dengan tatap muka karena PJJ di fase pertama dinilai tidak efektif dan sarat kendala, baik bagi siswa maupun bagi guru itu sendiri.

Ada jutaan anak Indonesia yang saat ini terisolasi di rumah mengalami frustasi karena tidak terlayani PJJ. Berdasarkan survey KPAI dan FSGI bersama jejaring SGI di daerah, PJJ menunjukkan kesenjangan yang lebar dalam akses digital di kalangan peserta didik. Anak-anak dari kelas ekonomi menengah keatas terlayani PJJ secara daring karena kelompok ini memiliki segalanya yang dibutuhkan untuk belajar daring. Namun, anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah tidak terlayani dalam PJJ karena kelompok ini tidak memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk PJJ daring. PJJ daring juga bias kuota dengan desa dan bias Jawa dengan luar Jawa.

Bagi anak dari keluarga miskin kondisi PJJ secara daring yang tidak mampu mereka akses.
Penulis berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud RI harus berkoordinasi dengan provinsi maupun kabupaten untuk memberikan bantuan gawai handphone dan internet gratis pada setiap satuan pendidikan.

Sumber Data Survey:
Retno Listyarti, M.Si
Dari Tulisan Surat Terbuka Ke Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim
(Komisioner KPAI RI Bidang Pendidikan)
(Ketua Dewan Pengawas FSGI)

Penulis adalah Ketua Umum Serikat Guru Indonesia (SGI) Kabupaten Bima

Share
  • 38
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.

Bimakini.com adalah portal berita Bima Dompu Terkini. Bagian dari Bimeks Group.

Alamat: Jl. Gajah Mada No. 46 BTN Penatoi Kota Bima, NTB Tlp: 0374-646840, 08233-9031009, 0853-33143335, 0852-53523401. E-mail: info[at]bimakini[dot]com

APLIKASI ANDROID

Fanpage

Copyright © 2016 Bimakini.com. Portal Berita Bima Terkini.

To Top