Connect with us

Ketik yang Anda cari

Peristiwa

Selama Tahun 2020, Jasa Nakes tidak Pernah Dibayarkan

Pertemuan Nakes dengan Komisi I DPRD Kota Bima.

Kota Bima, Bimakini.- Ternyata selama tahun 2020 anggaran jasa Jaminan kesehatan (Jaspel) tenaga kesehatan di Kota Bima tidak pernah dibayarkan oleh Pemkot Bima. Itu terungkap saat Audensi organisasi kesehatan dengan Komisi I DPRD Kota Bima, Selasa (11/8).

Audensi dipimpin Ketua Komisi I DPRD kota Bima, M Irfan. Didampingi, Duta Demokrat, Ryan Kusuma, Amirudin dari Hanura dan sejumlah anggota Komisi I lainnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bima, Kurniadi Pertama mengungkapkan, masalah realiasi pembayaran dana Jaspel di tahun 2020 ini tidak pernah dibayarkan oleh Pemkot Bima melalui Dinas Kesehatan.

Menurut Kurniadi, persoalan insentif ini juga menjadi pemicu gerakan demo Nakes kemarin. Selain soal perhatian tim Covid-19 pada Nakes Paruga yang dikarantina. “Bukan angka tetapi penghargaan atas jasa Nakes, juga penyemangat kerjanya,” ujarnya.

Pun disampaikan M Aminullah, masalah jaspel di RSUD Kota Bima itu tahun 2020 sampai hari ini belum cair. Termasuk tahun 2018 masih satu bulan dan 2019 belum dibayarkan selama tiga bulan.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Alasan dari manajemen RSUD Kota Bima dananya masuk silva, sehingga  tidak bisa dibayarkan.

Nakes lainnya, Hj Rosmiati, mengatakan, persoalan jaspel sebenarnya sudah beberapa kali dikonsultasikan ke Pemkot Bima. Bahkan dirinya pernah menyampaikan kepada Kepala Bapedda.

Saat itu katanya, akan dibayarkan setelah pembahasan APBD-P. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan perwakilan Dikes Kota Bima dan berjanji akan dibayarkan dulu untuk bulan Maret sampai April. Sisanya setelah APBD-P.

Namun saat pihaknya menanyakan ke BPPKAD,  anggaran ada,  Dikes yang berwenang membayarkannya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Tambah Rosmiati, jika nanti tidak ada realiasi, maka jangan salahkan Nakes akan ada aksi mogok besar-besaran.

Menanggapi itu, Komisi I DPRD kota Bima pun kaget, apa sebenarnya menjadi kendala sampai tidak dibayarkan. Oleh karena itu dewan akan menindaklanjuti apa menjadi keluhan Nakes.  (BE06)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima kembali menggelar Rapat Paripurna Pelantikan anggota dewan Pergantian ANtar Waktu (PAW), Rabu 31 Januari...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Bulan...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- DPRD Kota Bima menggelar Rapat Paripurna Ke-1 dalam rangka Penetapan Program kerja tahunan DPRD Kota Bima tahun Dinas 2024 serta Penetapan...

Berita

Oleh : Munir Husen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima) Kota pada hakekatnya adalah suatu tempat yang berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman...

Opini

Oleh : Munir Husen (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima) Pemerintah Daerah dan DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Keberadaan anggota DPRD pada tataran...