Connect with us

Ketik yang Anda cari

NTB

Bansos Beras untuk 339 Ribu KPM di NTB Mulai Disalurkan

Penyerahan beras untuk KPM PKH NTB.

Mataram, Bimakini.- Untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, pemerintah menggelontorkan sejumlah bantuan sosial. Salah satunya Bantuan Sosial (Bansos) Beras. Bansos Beras merupakan salah satu program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di NTB.

Di Provinsi NTB sendiri, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memperoleh Bansos Beras sebanyak 339.588 KPM. Perbulan setiap KPM akan mendapatkan 15 Kg beras.

“Bantuan ini patut kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala ada program ini. Kuncinya adalah bagaimana program ini tepat sasaran dan juga tidak disalahgunakan,” ungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat mengikuti launching Bansos Beras secara serentak di 34 Provinsi oleh Menteri Sosial melalui live streaming, di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Rabu (2/9/2020).

Menurut Wagub, apabila program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, maka akan memberikan efek berganda yang akan sangat membantu di masa sulit seperti saat ini.

“Pandemi Covid-19 harus kita pahami belum berakhir. Butuh betul-betul kesabaran, kedisiplinan yang konsistensi dari kita semua untuk mengawal ini. Memang pilihannya kita harus hidup aman dan produktif. Untuk bisa hidup aman dan produktif itu tentunya dua sisi, kesehatan dan ekonomi harus bisa jalan berbarengan. Kuncinya patuh pada protokol Covid-19,” ujarnya.

Wagub berharap agar Provinsi NTB terbebas dari resesi ekonomi, dapat melalui masa sulit dengan bersama-sama dan bergotong-royong. Ia kembali menegaskan bahwa patuh menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 merupakan kunci menghadapi pandemi.

Sementara itu, Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara, melalui live sreaming menerangkan bahwa penyaluran Bansos Beras merupakan bentuk nyata dari sinergitas Kementerian dan Lembaga termasuk BUMN dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Kami dari Kementerian Sosial tentunya sebagai salah satu Kementerian yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk berada di garda terdepan dalam berperang melawan pandemi Covid-19, menggandeng mitra kami dalam hal ini Bulog untuk bersama-sama memberikan bantuan sosial dalam bentuk beras kepada 10 juta KPM PKH,” ujarnya.

Ia berharap seluruh jajaran Perum Bulog bekerja bahu membahu dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah, khususnya pada saat penyaluran Bansos Beras. “Karena menyalurkan beras ke 10 juta keluarga dari pintu ke pintu, dari Sabang sampai Merauke dalam waktu tiga bulan bukan pekerjaan yang mudah,”ucapnya

Ia juga berharap dengan program Bansos Beras ini, Bulog juga bisa dengan lebih leluasa menjalankan tugas-tugasnya dalam menyerap hasil panen dari petani, sehingga kesejahteraan para petani yang juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa, dapat lebih baik lagi.

“Selamat bekerja bagi teman-teman di Kementerian Sosial, sekali lagi kami mohon kerjasamanya dengan seluruh Dinas Sosial yang ada di seluruh Kabupaten/Kota, agar program dari Presiden ini bisa terlaksana dengan baik,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinsos Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa untuk NTB, Bansos Beras ini sebanyak 5.093 ton lebih per bulan atau dalam tiga bulan sebanyak 15 ribuan ton. “Yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menekan kenaikan angka kemiskinan di NTB,” ucapnya. PUR

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Peristiwa

Bima, Bimakini – Ibu Ani sebagai Keluarga Penerima Manfaat di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, lima tahun dikeluarkan dari daftar penerima PKH. Padahal,...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Sudah delapan bulan memiliki Kartu PKH, tapi hingga saat ini saldo nihil. Hal itu dikeluhkan oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM)...

Peristiwa

Bima, Bimakini.- Anggota BPD Darusalam, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Iksan H Maksud pertanyakan terkait pengumpulan kartu PKH yang disinyalir atas perintah pendamping PKH. Menurutnya,...

Ekonomi

Bima, Bimakini.- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ada batas kewenangan untuk keluarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai sudah tidak layak atau sudah masuk...

Ekonomi

Bima, Bimakini.-  Hingga saat ini Kabupaten Bima, sampai saat ini belum memiliki Perda tentang standar kemiskinan. Standar yang digunakan saat ini untuk menyebut miskin...