Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat SH, SIK
Dompu, Bimakini. – Upaya menekan angka penyebaran wabah Covid19 pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, Kapolres Dompu, AKBP Syarif Hidayat SH, SIK, menghimbau masyarakat dan massa aksi yang demo soal penetapan pasangan calon Bupati agar tetap mentaati dan mematuhi protokol kesehatan Covid19.
“Hasil pantauannya, memang ada ditemukan sebagian tidak menggunakan masker dan ada juga yang menggunakannya. Sebagian sudah mentaati protokol kesehatan Covid-19 walaupun jagak jarak tidak dipatuhi,” ungkap Kapolres Dompu usai mengamankan aksi unjuk rasa pendukung bakal pasangan calon SUKA yang tidak diloloskan KPU Dompu, Rabu (23/9) siang.
Agar protokol kesehatan Covid-19 tetap dipatuhi dan ditaati, pihaknya akan terus melakukan pendekatan dan mengkoordinasikan pada semua pihak. Terutama tidak hanya pada salah satu pasangan calon, tetapi semua untuk menghindari tudingan adanya penegakan hukum yang diskriminasi.
“Terpenting kita dapat menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” katanya lagi.
Kata dia, sebelum menindak tegas terhadap siapa-siapa yang tidak mentaati protokol kesehatan, lebih dahulu menginventaris siapa-siapa yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Terutama para pendemo.
“Mohon pengertian teman-teman dilapangan, itu sesuai kondisi dilapangan. Siapa dan berbuat apa, siapa yang melakukan dan siapa yang menggerakkan dan siapa yang membiarkan. Itu yang akan kita lakukan pemanggilan klarifikasi,” jelas Kapolres Dompu.
“Jadi, tolong jangan di politisir. Karena kita melaksanakan peraturan perundang-undang yang berlaku. Nanti kami akan coba klarifikasi,” tegasnya lagi berulang-ulang.
Lebih jauh dijelaskannya, dalam mengamanakan tahapan penetapan calon dan tahapan pengundian nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu serta tahapan pemilihan selanjutnya, Polres Dompu mendapatkan bantuan pengamanan tambahan yang akan dikerahkan di kantor KPU dan Bawalsu.
“Alhamdulillah kita sudah dapat bantuan tambahan personel keamanan Brimob dari Sumbawa dan Bima sekitar 3 kompi, termasuk TNI,” sebutnya.
Kata dia, dalam hal keamanan, bukan hanya soal banyak dan sedikitnya pasukan keamanan. Tetapi bagaimana menimbulkan kesadaran masyarakat untuk dapat secara sama-sama menjaganya.
Sebab, berapapun pasukan keamanan yang dihadirkan, jika masyarakat tidak memiliki kesadaran maka tetap terjadi anarkis. Hal itu tentu tidak diinginkan dan tidak diharapkan.
“Dengan pendekatan persuasif dan kesadaran masyarakat serta menempuh jalur yang ditentukan, itu yang diharapkan dan ditunggu-tunggu. Dilakukan secara intelektual dan bermartabat,” cetusnya. (K07)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
